Mapos, Mamuju – Langkah masif dalam memperluas payung perlindungan sosial di sektor keagamaan dan kemasyarakatan kembali ditegaskan oleh BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Barat. Kali ini, komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) strategis bersama Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Sulawesi Barat.
Kerja sama ini dirancang secara khusus untuk memberikan kepastian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh ekosistem di bawah naungan Muhammadiyah Sulbar, termasuk para pengurus, tenaga pendidik, hingga pekerja keagamaan dan sosial yang bergerak di berbagai amal usaha Muhammadiyah.
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Barat, Hamyuliawati Hamzah, menegaskan bahwa ekosistem organisasi kemasyarakatan berbasis keagamaan seperti Muhammadiyah memiliki mobilitas dan pengabdian yang sangat tinggi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, hadirnya jaminan perlindungan dari negara menjadi sebuah keniscayaan.
Menurut Hamyuliawati, kerja sama ini bukan sekadar pemenuhan aspek regulasi, melainkan sebuah ikhtiar bersama dalam menjaga ketenangan dan kesejahteraan para penggerak ummat saat menjalankan tugas-tugas sosial dan keagamaan.
“Muhammadiyah memiliki jaringan amal usaha dan pengabdian yang sangat luas di Sulawesi Barat, mulai dari sektor
pendidikan, sosial, hingga dakwah. Melalui PKS ini, kami ingin memastikan bahwa seluruh pejuang kemanusiaan dan penggerak organisasi di lingkup Muhammadiyah Sulbar mendapatkan hak perlindungan jaminan sosial yang utuh. Ini adalah bentuk nyata sinergi antara nilai keagamaan dan hadirnya negara untuk memitigasi risiko sosial ekonomi,” ujar Hamyuliawati Hamzah.
Implementasi ini diharapkan dapat menjadi stimulan bagi organisasi kemasyarakatan lainnya di Sulawesi Barat untuk lebih sadar akan pentingnya memproteksi para pekerjanya.
Hamyuliawati menambahkan bahwa pihak BPJS Ketenagakerjaan akan terus mengawal proses validasi data dan sosialisasi secara berkala di tingkat daerah hingga cabang Muhammadiyah, agar manfaat dari jaminan ini dapat dirasakan secara cepat dan tepat sasaran.
“Kami sangat mengapresiasi visi dan keterbukaan dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Barat. Dengan adanya payung hukum kerja sama ini, kita bersama-sama membangun benteng pertahanan ekonomi bagi keluarga pekerja jika terjadi risiko yang tidak diinginkan. Ketika mereka bekerja dengan tenang, kontribusi mereka terhadap pembangunan daerah pun akan semakin optimal,” pungkas Hamyuliawati.
Penandatanganan yang berlangsung khidmat di Kantor PW Muhammadiyah Sulawesi Barat tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk segera mengimplementasikan poin-poin kerja sama secara konkret di seluruh wilayah kabupaten se-Sulawesi Barat.
(*)
