Mapos, Mamuju – Dalam rangka Rapat Kerja Pimpinan Triwulan IV TA. 2025 bersama Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur, Salim S. Mengga, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat persiapan pada Rabu (17/12/2025) di Ruang Rapat RPJMD Bapperida Sulbar.
Rapat dipimpin oleh Perencana Ahli Muda, Angga Tirta Wijaya, bersama Muhammad Faried Fadal, mewakili Plt. Kepala Bapperida Sulbar, Darwis Damir. Kegiatan ini diikuti oleh pejabat fungsional perencana serta perwakilan OPD yang menangani program.
Atas arahan Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Junda Maulana, rapat membahas dua agenda utama:
1. Penyiapan Laporan Kerja dan Kinerja OPD hingga Triwulan IV TA.2025.
2. Sosialisasi awal indikator penilaian triwulanan pada pengukuran Indeks Kematangan Inovasi OPD untuk pembayaran TPP TA.2026.
Dalam paparannya, Angga Tirta Wijaya menjelaskan bahwa OPD wajib melakukan input laporan kerja dan kinerja melalui aplikasi Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (Simonev). Laporan tersebut mencakup capaian pelaksanaan kegiatan, realisasi anggaran, serta capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
Selain itu, sebagai Plt. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Bapperida Sulbar, Angga juga menyampaikan sosialisasi awal indikator penilaian triwulanan terkait pengukuran Indeks Kematangan Inovasi OPD. Hal ini merupakan tindak lanjut Instruksi Gubernur Sulbar Nomor 100.3.4.1/16/IX/2025 tentang Gerakan Satu Instansi Satu Inovasi (One Agency One Innovation).
Inovasi OPD dapat berupa inisiatif baru, replikasi, maupun pengembangan/pembaharuan. Inovasi tersebut akan menjadi salah satu komponen penilaian dalam pembayaran TPP TA.2026. Untuk itu, Bapperida Sulbar akan menetapkan indikator dan target triwulanan yang harus dipenuhi OPD agar memperoleh capaian optimal pada pengukuran indeks tersebut.
Secara terpisah, Plt. Kepala Bapperida Sulbar, Darwis Damir, menegaskan dukungannya terhadap langkah ini.
“Bapperida Sulbar berkomitmen penuh mendukung OPD dalam menyiapkan laporan kinerja yang akuntabel sekaligus mendorong lahirnya inovasi berkelanjutan. Melalui mekanisme penilaian yang terukur, kita ingin memastikan bahwa setiap OPD tidak hanya memenuhi target administratif, tetapi juga menghadirkan terobosan nyata yang dapat berdampak bagi masyarakat Sulawesi Barat,” ujar Darwis Damir.
(*)
