Mapos, Mamuju — Perencana Ahli Utama Bappenas, Jadhie J. Ardajat, mengatakan, proses penyelarasan penting bagi bappeda provinsi. Karena pemerintah provinsi menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat.
“Dalam konteks penyelarasan, rancangan awal RPJPD Sulbar agak berbeda dengan yang dipresentasikan. Artinya, sudah ada pembaharuan,” katanya dalam virtual meeting Konsultasi dan Penyelarasan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Sulbar Tahun 2025-2045 secara hybrid, Rabu (31/1/2024).
Pertemuan ini diinisiasi Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, ini untuk menyelaraskan antara RPJPD Sulbar dengan RPJPN tahun 2025-2045.
Berbagai tanggapan dan masukan disampaikan oleh perwakilan berbagai Kementerian dan Lembaga di tingkat pusat untuk penyempurnaan RPJPD Sulbar.
Jadhie mengungkapkan, gambaran umum dari RPJPN 2025-2045 harus diseleraskan dengan RPJPD hampir di setiap provinsi. Ini merupakan suatu kondisi yang berbeda dengan RPJPD 20 tahun yang lalu. Dikatakan, RPJPN saat ini yang mendapatkan penjelasan merupakan wakil dari bappeda provinsi.
“Perlunya ada konteks imperatif dalam proses penyusunan RPJPD. Dihadapkan pada kondisi 20 tahun mendatang, Indonesia harus menjadi negara maju, karena harus keluar dari middle income trap. Jika tidak bisa keluar, maka selamanya tidak akan pernah menjadi negara maju dan terperangkap dalam middle income trap,” terangnya.
Pemerintah dalam RPJPN 20 tahun mendatang, imbuh Jadhie, membuat kerangka pembangunan yang bersifat transformatif dalam berbagai bidang.
“Berdasarkan yang disampaikan, terlihat postur dokumen RPJPD Sulawesi Barat yang telah disusun hampir identik dengan RPJPN. Harapanya dapat terus disempurnakan dan dielaborasi secara berkesinambungan,” kuncinya.
(*/adv)
