Mapos, Mamuju – Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat yang mencapai 5,31 persen pada Triwulan III 2026 masih menghadapi tantangan dalam memastikan peningkatan aktivitas ekonomi memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat, terutama melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan usaha lokal, dan peningkatan nilai tambah komoditas unggulan daerah.
Persoalan tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam Rapat dan Sharing Session bertajuk *Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Daerah sampai dengan Triwulan III Tahun 2026* yang berlangsung di Ruang RKPD Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat, Rabu (11/11/2026).
Kepala Bapperida Sulbar, Drs. Amujib, M.M., menyampaikan bahwa hasil pembahasan bersama Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Tim Ahli Gubernur, dan Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Sulbar menunjukkan pentingnya melihat pertumbuhan ekonomi secara lebih komprehensif. Menurutnya, capaian pertumbuhan tidak cukup hanya dilihat dari angka agregat, tetapi juga perlu ditelusuri berdasarkan sektor penggerak, penyerapan tenaga kerja, investasi, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Sulawesi Barat yang dirilis 5 November 2026, ekonomi Sulbar pada Triwulan III 2026 tumbuh 5,31 persen secara tahunan (year-on-year). Secara triwulanan, ekonomi tumbuh 0,82 persen (quarter-to-quarter), sedangkan pertumbuhan kumulatif sejak Triwulan I hingga Triwulan III mencapai 5,29 persen (cumulative-to-cumulative).
Dari sisi besaran ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp19,54 triliun, sementara PDRB atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp10,38 triliun.
Amujib menjelaskan, struktur perekonomian Sulawesi Barat masih didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi sebesar 47,19 persen terhadap PDRB. Selanjutnya, industri pengolahan memberikan kontribusi 12,49 persen dan perdagangan besar serta eceran sebesar 9,55 persen.
Di sisi pertumbuhan, industri pengolahan mencatat perkembangan cukup kuat dengan pertumbuhan 15,38 persen secara tahunan. Sektor pengadaan listrik dan gas tumbuh 13,61 persen, sedangkan real estate tumbuh 8,58 persen.
Menurutnya, perkembangan tersebut menjadi peluang bagi daerah untuk memperkuat transformasi ekonomi melalui pengembangan industri pengolahan dan hilirisasi komoditas unggulan. Namun, besarnya kontribusi sektor pertanian juga menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas dan keberlanjutan produksi komoditas daerah tetap harus menjadi perhatian.
Salah satu persoalan yang mengemuka dalam diskusi adalah potensi kebocoran ekonomi daerah (*economic leakage*). Aktivitas produksi yang berlangsung di Sulawesi Barat belum tentu seluruhnya memberikan nilai tambah bagi perekonomian lokal apabila kepemilikan usaha, proses pengolahan, dan keuntungan ekonominya lebih banyak berada di luar daerah.
“Jangan sampai kegiatan ekonomi hanya menghasilkan produksi, tetapi nilai tambah dan manfaatnya justru lebih banyak dinikmati di luar daerah. Kita perlu memperkuat keterlibatan pelaku usaha lokal agar pertumbuhan ekonomi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Sulawesi Barat,” menjadi salah satu penekanan dalam pembahasan yang disampaikan Kepala Bapperida.
Karena itu, pengembangan investasi perlu diikuti dengan penguatan kapasitas UMKM, peningkatan keterlibatan tenaga kerja lokal, serta tumbuhnya industri pengolahan berbasis komoditas unggulan daerah.
Salah satu potensi yang turut dibahas adalah hilirisasi sektor perikanan, termasuk komoditas udang vaname. Selama ini, sebagian hasil produksi masih dikirim ke luar daerah untuk diproses lebih lanjut. Kondisi tersebut menyebabkan peluang penciptaan nilai tambah melalui kegiatan pengolahan belum sepenuhnya dinikmati Sulawesi Barat.
Bapperida Sulawesi Barat memandang penguatan industri pengolahan, pengembangan industri kreatif, dan pemberdayaan UMKM perlu menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi. Dengan demikian, komoditas yang dihasilkan masyarakat tidak hanya dipasarkan dalam bentuk bahan mentah, tetapi dapat diolah menjadi produk bernilai tambah yang membuka peluang usaha dan lapangan kerja.
Selain persoalan hilirisasi, rapat juga menyoroti hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kondisi ketenagakerjaan. Data BPS Agustus 2026 menunjukkan jumlah penduduk bekerja di Sulawesi Barat mencapai 800,84 ribu orang, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat 2,93 persen, meningkat 0,07 poin persentase dibandingkan Agustus 2025.
Pada periode yang sama, pekerja formal mencapai 245,61 ribu orang atau 30,67 persen dari total penduduk bekerja. Sementara itu, tingkat setengah pengangguran mencapai 14,46 persen.
Data tersebut menjadi perhatian karena pertumbuhan ekonomi perlu diikuti dengan peningkatan kualitas kesempatan kerja. Investasi, misalnya, tidak cukup hanya diukur berdasarkan besarnya nilai penanaman modal, tetapi juga perlu dilihat dari kemampuannya menyerap tenaga kerja lokal, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat keterkaitan dengan usaha-usaha di daerah.
Dalam pembahasan tersebut, Kepala Bapperida juga mendorong evaluasi terhadap kegiatan pemerintah yang masih memiliki ruang percepatan pelaksanaan. Sejumlah kegiatan pada sektor infrastruktur, program padat karya, pemberdayaan UMKM, serta pertanian dan perikanan dinilai memiliki potensi untuk menggerakkan aktivitas ekonomi apabila dilaksanakan secara tepat sasaran.
Oleh sebab itu, perangkat daerah perlu memetakan kegiatan yang belum berjalan optimal, termasuk mengidentifikasi sisa anggaran dan peluang percepatan pelaksanaannya. Pemetaan tersebut selanjutnya perlu dikaitkan dengan sektor ekonomi yang menjadi sasaran serta potensi dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja dan pengurangan kemiskinan.
Amujib menegaskan bahwa evaluasi pembangunan tidak boleh berhenti pada pengukuran realisasi anggaran. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap program dan kegiatan memiliki hubungan yang jelas dengan sasaran pembangunan dan menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Hasil pembahasan ini sekaligus menjadi bahan penting dalam penajaman perencanaan pembangunan tahun 2027. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,20 persen pada tahun tersebut. Untuk mencapainya, diperlukan peningkatan produktivitas pertanian, penguatan investasi yang memberikan nilai tambah, pengembangan industri pengolahan, serta dukungan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia.
Arah kebijakan tersebut sejalan dengan visi pembangunan Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera yang dijalankan Gubernur Dr. H. Suhardi Duka, M.M., melalui Panca Daya. Khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya diarahkan pada peningkatan angka PDRB, tetapi juga harus mampu memperluas kesempatan kerja, memperkuat daya saing usaha lokal, dan mengurangi kesenjangan antarkelompok masyarakat.
Melalui forum ini, Bapperida Provinsi Sulbar mendorong penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor agar hasil analisis perkembangan ekonomi dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan dan program pembangunan yang lebih terarah, terukur, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Rapat dan sharing session tersebut dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat, perwakilan BPS Provinsi Sulawesi Barat, Tim Ahli Gubernur, Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Sulbar, serta jajaran Bapperida Sulbar.
(*)
