Mapos, Mamuju – Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju, Selasa (18/8/2026).
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Pemkesra, H. Muhammad Tamsil, sebagai bagian dari upaya monitoring dan evaluasi (monev) terhadap kinerja pemerintahan di tingkat kabupaten. Evaluasi difokuskan untuk melihat sejauh mana penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus mengidentifikasi berbagai capaian yang telah diraih serta aspek-aspek yang masih memerlukan perbaikan ke depan.
Melalui kegiatan ini, Biro Pemkesra berharap dapat mendorong penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan akuntabilitas kinerja, serta optimalisasi pelayanan publik di Kabupaten Mamuju. Hasil evaluasi juga akan menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah kabupaten dalam menyusun langkah-langkah strategis guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Secara terpisah, Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Sulawesi Barat, Murdanil, S.E., M.A.P., menyampaikan bahwa kegiatan evaluasi ini merupakan bagian penting dari fungsi pembinaan dan pengawasan yang melekat pada peran Biro Pemkesra. Menurutnya, evaluasi tidak semata-mata untuk menilai kinerja, tetapi juga untuk memberikan pendampingan dan solusi bagi perbaikan berkelanjutan.
“Kami ingin memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Mamuju berjalan efektif, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi. Evaluasi ini bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk bersama-sama menemukan ruang perbaikan demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kami di Biro Pemkesra siap memfasilitasi dan memberikan rekomendasi strategis agar tata kelola pemerintahan di daerah semakin baik,” ujar Murdanil.
Ia juga menambahkan bahwa hasil evaluasi ini akan ditindaklanjuti secara sistematis dan menjadi bahan perbaikan bagi seluruh perangkat daerah, sehingga sinergi antara provinsi dan kabupaten tetap terjaga dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berpihak pada rakyat.
Kegiatan evaluasi ini merupakan rangkaian dari tugas pembinaan dan pengawasan yang secara berkelanjutan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terhadap kabupaten/kota di wilayahnya, guna memastikan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan pembangunan daerah.
(*)
