Mapos, Mamuju – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat, Muh. Darwis Damir, menjadi narasumber dalam kegiatan Sekolah Demokrasi bertajuk “Pendidikan Pemilu untuk Generasi Muda” yang diselenggarakan Network for Indonesian Democratic Society (Netfid) Sulawesi Barat di Mamuju, Rabu (22/7/2026).
Dalam pemaparannya, Darwis menegaskan bahwa generasi muda bukan sekadar kelompok pemilih dalam sistem demokrasi. Mereka merupakan kekuatan strategis yang ikut menentukan arah pembangunan daerah dan masa depan bangsa.
“Generasi muda harus memiliki pengetahuan politik yang baik, sikap kritis, serta komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila dan persatuan bangsa,” kata Darwis.
Menurut Darwis, besarnya jumlah pemilih muda perlu diimbangi dengan literasi politik yang memadai. Tanpa pemahaman yang baik, generasi muda berisiko terpengaruh hoaks, disinformasi, politik identitas, dan polarisasi di media sosial.
Ia menjelaskan bahwa partisipasi politik tidak hanya diwujudkan melalui penggunaan hak pilih dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Generasi muda juga dapat terlibat dalam proses pembangunan dan pengambilan kebijakan publik.
Keterlibatan tersebut dapat dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan, forum pemuda, organisasi mahasiswa, Karang Taruna, organisasi kepemudaan, diskusi publik, advokasi kebijakan, serta pengawasan terhadap pelayanan publik.
“Politik bukan hanya tentang memilih presiden, kepala daerah, atau anggota legislatif. Politik juga berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan pengambilan kebijakan publik,” ujarnya.
Darwis mengatakan, generasi muda memiliki peran strategis sebagai agen perubahan, kontrol sosial, inovasi, pembangunan, persatuan, dan demokrasi. Untuk menjalankan peran tersebut, generasi muda harus memiliki integritas, nasionalisme, kepemimpinan, tanggung jawab, dan toleransi.
Namun, partisipasi politik generasi muda masih menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan itu meliputi apatisme politik, rendahnya literasi politik, kurangnya pengalaman berorganisasi, politik uang, disinformasi, radikalisme, ujaran kebencian, serta menurunnya kepercayaan terhadap institusi publik.
Darwis juga mengingatkan generasi muda agar menggunakan media sosial secara bijak. Media sosial dapat memperluas akses informasi, meningkatkan partisipasi publik, mempercepat penyampaian aspirasi, dan memperkuat transparansi pemerintah.
Di sisi lain, media sosial juga dapat menjadi sarana penyebaran hoaks, provokasi, kampanye hitam, polarisasi, dan paham intoleran. Karena itu, setiap informasi perlu diperiksa sebelum disebarluaskan.
“Generasi muda harus berpikir kritis, menjaga etika komunikasi, dan menghindari konten yang dapat memicu perpecahan di tengah masyarakat,” ucap Darwis.
Dalam kesempatan tersebut, ia mendorong pemerintah, perguruan tinggi, organisasi kepemudaan, dan masyarakat untuk memperkuat pendidikan politik sejak dini. Upaya tersebut perlu disertai peningkatan literasi digital, penguatan kapasitas organisasi kepemudaan, serta penyediaan ruang dialog yang terbuka dan berkelanjutan.
Menurutnya, Indonesia membutuhkan pemimpin muda yang kompeten, jujur, disiplin, visioner, adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Pemimpin muda juga harus mampu berpikir kritis, menyelesaikan persoalan, serta mengambil keputusan berdasarkan data dan fakta.
“Mari menjadikan politik sebagai sarana pengabdian kepada masyarakat, bukan sekadar sarana memperoleh kekuasaan. Generasi muda harus hadir sebagai pelopor demokrasi yang cerdas, berintegritas, dan berwawasan kebangsaan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” tutup Darwis.
(*)
