Mapos, Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat kapasitas aparatur dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan E-Learning Bapperida Sulbar Seri ke-10 bertema “Peningkatan Efektivitas, Utilisasi Data dan Penajaman Intervensi dalam Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat”, Jumat (10/7/2026) melalui Zoom Meeting.
Kepala Bapperida Provinsi Sulawesi Barat, Drs. Amujib, M.M., mengatakan bahwa kegiatan e-learning yang dilaksanakan secara rutin setiap dua pekan merupakan bagian dari upaya membangun kesamaan pemahaman sekaligus meningkatkan kompetensi aparatur dalam menghadapi dinamika pembangunan yang semakin kompleks.
Menurutnya, aparatur perencana tidak lagi cukup hanya memahami satu bidang, tetapi harus memiliki wawasan multidisiplin agar mampu menghasilkan kebijakan yang terintegrasi dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Perencanaan pembangunan yang baik harus didukung oleh data yang akurat. Tanpa data, kita akan sulit menentukan prioritas, menyusun intervensi yang tepat, dan memastikan setiap program benar-benar menyelesaikan persoalan masyarakat,” ujar Amujib.
Ia menegaskan, penguatan kualitas data menjadi salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan program pembangunan, terutama dalam menjawab tantangan penurunan kemiskinan, perlindungan kelompok rentan, serta pengurangan kesenjangan sosial.
Hal tersebut sejalan dengan arah pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Sulbar, Dr. H. Suhardi Duka, M.M., khususnya implementasi Panca Daya, yang menempatkan percepatan penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu prioritas utama pembangunan daerah.
Amujib juga mengapresiasi tingginya antusiasme peserta yang mengikuti kegiatan e-learning. Tidak hanya yang berasal dari lingkungan Bapperida, perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, dan pemerintah kabupaten se-Sulawesi Barat, bahkan menjangkau peserta dari luar Sulawesi Barat.
Menurutnya, kolaborasi aktif dari berbagai stakeholder di Sulawesi Barat tersebut menjadi modal penting dalam menyamakan persepsi mengenai arah pembangunan berbasis data.
Pada kesempatan tersebut, materi disampaikan oleh Edi Safrijal, Spesialis Koordinasi Perencanaan, Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan Tim Kemiskinan Pusat.
“Pembangunan kesejahteraan masyarakat memerlukan intervensi yang tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga didukung koordinasi antarlembaga serta pemanfaatan data yang berkualitas,” katanya.
Edi memaparkan bahwa meskipun angka kemiskinan di Sulawesi Barat terus menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, tantangan pembangunan masih cukup besar. Kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan masih menjadi perhatian, di samping keterbatasan kapasitas fiskal daerah yang menuntut setiap program dirancang lebih efektif dan efisien.
Ia menjelaskan bahwa hingga tahun 2025, jumlah penduduk miskin di Sulawesi Barat tercatat sekitar 152.310 jiwa, dengan tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 1,74 persen. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan strategi pembangunan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat miskin dan kelompok rentan.
Menurut Edi Safrijal, penajaman intervensi harus diawali dengan identifikasi akar persoalan melalui analisis data yang rinci berdasarkan wilayah, karakteristik masyarakat, dan prioritas pembangunan.
Dengan demikian, pemerintah dapat memastikan setiap program benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan serta menggunakan sumber daya secara lebih efektif.
Ia juga mengingatkan pentingnya menghindari pola penganggaran yang bersifat rutin tanpa menghasilkan perbaikan indikator pembangunan.
“Program pemerintah harus mampu memberikan dampak nyata terhadap penurunan kemiskinan, percepatan penanganan stunting, serta penurunan angka kematian ibu dan bayi.” lanjut Edi Safrijal.
Sesi diskusi berlangsung interaktif. Peserta mengajukan berbagai pertanyaan mengenai metodologi pengukuran kemiskinan, pemanfaatan data dalam penyusunan kebijakan, hingga efektivitas program pemerintah dalam menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.
Melalui kegiatan ini, Bapperida Provinsi Sulawesi Barat berharap semakin terbangun budaya perencanaan yang berbasis data, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil sehingga setiap kebijakan pembangunan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat.
(*)
