Mapos, Majene — Bupati Dr. H. A. Achmad Syukri secara resmi membuka Pertemuan Koordinasi dan Kerja Sama Lintas Sektor dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Majene, Selasa (21/04/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Majene tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Wakil Bupati Majene, Sekretaris Daerah, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat se-Kabupaten Majene, hingga Forum Anak Daerah. Pertemuan ini juga dirangkaikan dengan Rapat Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2026.
Dalam sambutannya, Bupati Majene menegaskan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor secara berkelanjutan.
Menurutnya, berbagai persoalan sosial yang menyangkut perempuan dan anak harus ditangani secara serius melalui langkah konkret dan terukur.
“Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan hanya tugas pemerintah semata, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, hingga keluarga sangat dibutuhkan agar perlindungan terhadap anak dan perempuan dapat berjalan maksimal,” ujar Bupati.
Ia juga menyoroti pentingnya penanganan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), anak berhadapan dengan hukum (ABH), serta upaya pencegahan perkawinan anak yang dinilai masih menjadi tantangan di sejumlah daerah.
Meski di tengah kondisi efisiensi anggaran, Bupati menekankan agar seluruh pihak tetap menghadirkan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Ia meminta setiap OPD dan stakeholder terkait tidak hanya berhenti pada kegiatan seremonial, namun memastikan adanya tindak lanjut nyata di lapangan.
“Walaupun kita berada dalam situasi efisiensi anggaran, kerja-kerja perlindungan perempuan dan anak harus tetap menjadi prioritas. Program yang dijalankan harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak nyata,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Majene juga menyampaikan apresiasi atas capaian Kabupaten Majene yang berhasil meraih predikat Kabupaten Layak Anak kategori Madya pada tahun 2024–2025. Capaian tersebut dinilai sebagai hasil kerja sama seluruh pihak dalam memenuhi indikator perlindungan dan pemenuhan hak anak di daerah.
Pemerintah Kabupaten Majene, lanjutnya, kini menargetkan peningkatan predikat menuju kategori Nindya pada periode 2026–2027. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan komitmen bersama melalui penguatan kelembagaan, peningkatan layanan perlindungan anak, serta keterlibatan aktif masyarakat.
Sementara itu, pihak DP3A Kabupaten Majene menyampaikan bahwa kegiatan koordinasi lintas sektor ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi antarinstansi dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Melalui pertemuan tersebut, diharapkan lahir langkah strategis dan rekomendasi bersama guna menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan layak bagi tumbuh kembang anak di Kabupaten Majene.
(*)
