Mapos, Mamuju – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat, Drs. Amujib, M.M., menegaskan pentingnya penguatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang berbasis data, kondisi riil lapangan, serta kebutuhan spesifik masyarakat sebagai fondasi utama dalam penyusunan program pemerintah daerah.
Penegasan tersebut disampaikan saat memberikan arahan kepada seluruh pegawai pada apel pagi yang berlangsung di Ruang RPJMD Kantor Bapperida Sulbar, Selasa (12/5/2026).
Dalam arahannya, Amujib menekankan bahwa setiap proses perencanaan harus mampu menjawab persoalan nyata di tengah masyarakat. Dengan demikian, seluruh program dan intervensi pemerintah dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan tepat sasaran.
“Perencanaan tidak boleh disusun hanya berdasarkan asumsi. Semua harus berbasis data dan kondisi riil di lapangan agar program yang dijalankan benar-benar memberi dampak,” ujar Amujib.
Ia menjelaskan, evaluasi terhadap perangkat daerah perlu diarahkan pada kualitas perencanaan program, bukan semata capaian administratif. Menurutnya, perencanaan yang lebih detail dan terukur akan mempermudah pelaksanaan program serta meminimalkan potensi kesalahan dalam pengambilan kebijakan.
Lebih lanjut, Kepala Bapperida menyoroti pentingnya sinkronisasi data antara organisasi perangkat daerah (OPD) provinsi dan pemerintah kabupaten melalui Bapperida sebagai dasar penyusunan laporan pembangunan kepada Gubernur Sulawesi Barat.
Dalam perencanaan sektor kesehatan, Amujib menekankan pentingnya pemanfaatan data, khususnya dalam penanganan stunting, yang harus disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masing-masing wilayah.
“Intervensi penanganan stunting juga tidak bisa disamaratakan, mulai Pasangkayu sampai Polewali Mandar, karena setiap daerah memiliki persoalan yang berbeda sehingga pendekatan programnya juga harus berbeda,” jelasnya.
Amujib juga menambahkan bahwa evaluasi program perlu dilakukan secara menyeluruh, baik dari aspek fisik maupun nonfisik, agar berbagai kendala pelaksanaan dapat diidentifikasi sejak dini dan segera direspons secara tepat.
Dalam kesempatan tersebut, ia turut menekankan pentingnya penguatan kapasitas aparatur perencana melalui coaching internal serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) secara berkelanjutan.
Menurutnya, tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks menuntut aparatur pemerintah untuk terus memperbarui pengetahuan dan meningkatkan kemampuan dalam menyusun kebijakan pembangunan yang adaptif dan berbasis bukti.
(*)
