Oleh : Hajrul Malik *
Mapos, DINAMIKA pengisian jabatan Wakil Gubernur Sulawesi Barat pasca kekosongan yang terjadi saat ini bukan sekadar proses politik administratif. Ia adalah momentum strategis untuk menentukan arah kepemimpinan daerah ke depan—apakah tetap berjalan dalam pola yang sama, atau mulai menguatkan pendekatan yang lebih menyentuh akar persoalan masyarakat.
Sejumlah nama telah mengemuka dalam bursa calon, dan menjadi konsumsi publik melalui berbagai pemberitaan. Media nasional seperti CNN Indonesia mencatat bahwa proses ini melibatkan tarik-menarik kepentingan partai pengusung. Sementara media lokal seperti Pitukareba secara spesifik menyebut beberapa figur yang mulai diperhitungkan.
Menariknya, Gubernur Suhardi Duka sendiri dalam berbagai kesempatan telah memberikan sinyal bahwa selain nama Syamsul Samad, terdapat figur lain yang masuk dalam radar kuat, yakni Fatmawati Salim. Pernyataan ini penting, karena menunjukkan bahwa proses seleksi tidak hanya berbasis pada dinamika partai, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan strategis pemerintahan daerah.
Fatmawati Salim hadir dengan karakter yang berbeda. Ia tidak semata dikenal karena kedekatan dengan almarhum Salim S Mengga, tetapi juga karena keterlibatannya dalam kerja-kerja sosial melalui Tim Penggerak PKK Sulawesi Barat. Dari ruang inilah ia memahami secara langsung denyut persoalan masyarakat—mulai dari kemiskinan keluarga, stunting, hingga ketahanan rumah tangga.
Dalam perspektif pembangunan daerah, pengalaman ini menjadi relevan. Sebab, tantangan Sulawesi Barat hari ini tidak hanya berada pada aspek makro seperti pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga pada dimensi mikro: kualitas keluarga sebagai unit dasar masyarakat.
Di sinilah letak pentingnya menghadirkan figur yang mampu menjembatani antara kebijakan dan realitas sosial.
Namun demikian, sebagai bagian dari pemerintahan yang mengedepankan tata kelola yang baik, penting untuk menegaskan bahwa setiap kandidat harus diuji secara objektif. Legitimasi sosial dan historis perlu diiringi dengan kapasitas teknokratis, kemampuan koordinasi birokrasi, serta penerimaan publik yang luas.
Kepemimpinan daerah ke depan menuntut lebih dari sekadar popularitas. Ia membutuhkan integrasi antara visi, kapasitas, dan keberpihakan yang nyata kepada masyarakat.
Jika Fatmawati Salim mampu mengkonsolidasikan seluruh potensi tersebut, maka kehadirannya bukan hanya menjadi alternatif dalam bursa calon Wakil Gubernur, tetapi dapat menjadi bagian dari arah baru pembangunan Sulawesi Barat—yang lebih berakar pada keluarga, lebih peka terhadap persoalan sosial, dan lebih kuat dalam membangun kesejahteraan dari bawah.
Pada akhirnya, publik Sulawesi Barat tidak hanya menunggu siapa yang akan terpilih, tetapi juga berharap bahwa siapapun yang terpilih adalah figur yang mampu menjawab kebutuhan zaman: menghadirkan pemerintahan yang kuat secara struktural, sekaligus hangat dan hadir dalam kehidupan masyarakat.
(***)
