Oleh: Adi Arwan Alimin (Writer/Public Historian)
Mapos, TANGGAL 31 Januari 2026 menjadi catatan kelabu bagi sejarah politik Sulawesi Barat. Berpulangnya Wakil Gubernur Jenderal (Purn.) Salim S. Mengga bukan sekadar kehilangan sosok pejabat negara, melainkan hilangnya “Patriark”. Figur bapak yang selama ini menjadi simpul pengikat stabilitas antara elite dan massa. Kini, memasuki April 2026, publik sedang menatap cemas ke ibukota provinsi di Mamuju.
Pertanyaannya bukan lagi siapa yang akan menduduki kursi kosong yang ditinggalkan, melainkan mampukah suksesi ini menjaga keseimbangan geopolitik yang bakal merapuh?
Polman sebagai Poros Gravitasi
Sulawesi Barat bukan sekadar entitas administratif; tetapi susunan geometri politik yang unik. Legitimasi kekuasaan di tanah Mandar tidak hanya bersandar pada jumlah kursi di parlemen, melainkan pada keseimbangan antara wilayah Utara (Mamuju), dan Selatan (Polewali Mandar). Polman, dengan sumbangan hampir sepertiga populasi provinsi, ini merupakan penanda poros gravitasi.
Secara strategis, pilihan Gubernur Suhardi Duka (SDK) untuk memprioritaskan figur asal Polman sebagai pengganti Salim Mengga bukanlah sekadar akomodasi lokalisme. Itu dapat dibaca serupa langkah penyelamatan stabilitas. Salim Mengga adalah pemegang legitimasi mayoritas pada Pilkada 2024. Tanpa representasi Polman yang kuat di samping pendukung Gubernur SDK, roda pemerintahan hingga 2030 berisiko menghadapi resistensi laten dari basis massa terbesar di provinsi ini. Kini sebagain warga di Polman tidak hanya menginginkan satu nama, namun mereka membutuhkan jaminan bahwa distribusi anggaran dan pembangunan tetap terjaga dalam kendali “putra daerah”.
Tarik-Ulur Kontestasi “Zero-Sum Game”
Namun, jalan menuju pelantikan tidaklah mulus. Koalisi pengusung—Demokrat, NasDem, dan PKS—kini berada dalam situasi zero-sum game. Di tingkat internal, penggantian posisi Wakil Gubernur tidak lain pertaruhan pengaruh jangka panjang menuju Pemilu berikutnya.
Demokrat, sebagai poros utama, berkepentingan menjaga dominasi Gubernur SDK tanpa harus memberikan konsesi terlalu besar kepada mitra koalisi. Di sisi lain, NasDem diprediksi akan bergerak agresif mengamankan pengaruh di Polman melalui kader yang kuat secara logistik dan jejaring. Sementara itu, PKS akan memainkan peran sebagai tie-breaker (penentu) yang menjaga basis massa ideologis di Polman tetap solid.
Ketegangan ini terlihat dari alotnya pengumuman dua nama calon. Meskipun rapat paripurna DPRD pada 2 April 2026 telah membuka jalan legal, realitas politik di balik pintu tertutup jauh lebih dinamis. Risiko kegagalan konsensus sangat nyata, jika koalisi retak dalam proses ini, loyalitas basis massa SDK di Polman bisa goyah, dan stabilitas pemerintahan akan menjadi taruhannya.
Tantangan “Kriteria Jenderal”
Harapan publik Sulawesi Barat terhadap sosok pengganti juga menciptakan ambang batas (threshold) kualifikasi yang tinggi. Salim Mengga bukan politisi kemarin sore; ia seorang purnawirawan jenderal dengan rekam jejak pengabdian yang panjang. Di sini tumbuh kebutuhan sosiologis akan figur “militeristik-birokratis” yang mampu mengonsolidasi aparatur sipil negara sekaligus meredam potensi konflik horisontal.
Munculnya “politisi murni” tanpa rekam jejak birokrasi yang mumpuni berisiko memicu persepsi negatif. Rakyat akan melihat suksesi ini murni sebagai transaksi jabatan (office-seeking), bukan pelayanan publik. Jika figur yang terpilih tidak memiliki wibawa lintas kelompok, peran Wakil Gubernur hanya akan menjadi pajangan administratif, dan itu tanda kegagalan katalisator pembangunan yang diharapkan mendampingi SDK.
Menatap Mei hingga Juni 2026, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan koalisi partai harus segera mengambil langkah berani. Ada tiga skenario yang membayangi. Skenario Konsensus tentu yang paling ideal menyodorkan dua nama tokoh birokrat atau politisi asal Polman yang memiliki kedekatan emosional dengan Demokrat, namun tetap “netral” secara partisan. Ini akan memuluskan proses di DPRD tanpa memicu sanksi administratif dari pusat.
Tetapi, jika ego partisan lebih dominan, Skenario Kontestasi Terbuka akan menunda pelantikan hingga akhir kuartal kedua, yang pada gilirannya akan memicu intervensi melalui Skenario Tekanan Pusat. Kemendagri tidak akan membiarkan kekosongan kepemimpinan di tengah isu krusial seperti inflasi dan penanganan stunting yang menjadi prioritas nasional.
Suksesi Wakil Gubernur Sulawesi Barat ujian bagi kedewasaan berpolitik. Ini bukan hanya soal mengisi kursi dingin di kantor gubernur, melainkan soal menghormati warisan politik Salim S. Mengga dan memenuhi harapan warga secara luas akan pemerintahan yang inklusif.
Gubernur SDK di titik ini, harus menyadari bahwa vulnerability index (indeks kerentanan) koalisinya sangat bergantung pada sisa loyalis Salim Mengga di Polman dan kabupaten lainnya. Memaksakan figur yang asing sama dengan perjudian politik yang terlalu mahal. Lokalisme dalam konteks ini tidak boleh dipandang sebagai kemunduran, melainkan sebagai instrumen konsolidasi kekuasaan yang sehat demi stabilitas Sulawesi Barat menuju 2030.
Mari kita tunggu, apakah para elite akan memihak ego kelompok atau memilih menjaga marwah Mandar melalui perjamuan adab yang bernama suksesi ini. Kita tunggu sama-sama.
(***)
Rumah Menulis Mamuju, 7 April 2026
