Mapos, Polewali – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat, Amujib, menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah kabupaten dan provinsi untuk menjawab tantangan pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar (Polman).
Hal ini disampaikannya dalam paparan pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Polman Tahun Anggaran 2027 yang digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Polman, Rabu (01/04/2026).
Kegiatan strategis ini dihadiri langsung oleh Bupati Polewali Mandar, jajaran Forkopimda, serta berbagai pemangku kepentingan terkait sebagai wadah integrasi aspirasi dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
Dalam paparannya, Amujib menguraikan kondisi makro Kabupaten Polman yang memerlukan perhatian serius. Meski tingkat kemiskinan menunjukkan tren penurunan menjadi 14,02%, angka tersebut dinilai masih relatif tinggi dibandingkan standar provinsi. Begitu pula dengan realisasi pertumbuhan ekonomi yang tercatat sebesar 4,28%, masih berada di bawah target yang ditetapkan.
“Kondisi Polman menunjukkan bahwa meskipun terjadi perbaikan pada indikator kemiskinan, kinerja pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kualitas SDM masih memerlukan perhatian serius melalui intervensi yang terintegrasi,” tegas Amujib.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengarahkan agar pembangunan Polman tahun 2027 difokuskan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Beberapa target indikator makro yang dibidik untuk Polman pada tahun 2027 meliputi:
Pertumbuhan Ekonomi: Ditargetkan mencapai kisaran 5,5% – 6,0% melalui akselerasi investasi dan hilirisasi.
Tingkat Kemiskinan: Diintervensi agar turun ke kisaran 12% – 13% berbasis data terpadu.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Diakselerasi menuju target ±72% melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan.
Target tersebut diarahkan untuk dapat mendukung visi dan misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dalam mewujudkan Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera.
Menutup paparannya, Kepala Bapperida Sulbar merekomendasikan agar Musrenbang Polman 2027 menghasilkan dokumen perencanaan yang memiliki skala prioritas jelas dan berfokus pada program high impact.
“Diharapkan Musrenbang 2027 menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif, terintegrasi, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Tentunya dengan prioritas yang jelas, pendanaan yang realistis, dan komitmen implementasi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan.,” pungkasnya.
(*)
