Mapos, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus mematangkan kualitas perencanaan dan penganggaran untuk tahun anggaran 2026. Melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulbar, pemprov melakukan koordinasi intensif dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulbar guna mengkonfirmasi data asersi evaluasi perencanaan secara daring, Jumat (27/3/2026).
Pertemuan ini berfokus pada perbaikan data rencana anggaran sektoral pada APBD 2026 dan sinkronisasi ultimate outcome (hasil akhir) di berbagai sektor pembangunan yang telah direncanakan. Fokus utama evaluasi ini adalah memastikan bahwa setiap kegiatan yang dianggarkan dalam APBD Pokok 2026 memiliki dampak nyata dan terukur bagi masyarakat.
Ketua Tim Evaluasi dari BPKP Sulbar, Garnis Murtika Ningtyas, menjelaskan bahwa evaluasi ini juga bertujuan untuk memotret sejauh mana dukungan Pemerintah Daerah di bawah pimpinan Gubernur Suhardi Duka terhadap sektor prioritas dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau quick wins Bapak Presiden Prabowo.
“Kami ingin melihat apakah program-program tersebut benar-benar mendapat dukungan konkret di lapangan. BPKP melakukan pengembangan atas informasi awal ini agar perencanaan dan penganggaran 2026 di Sulawesi Barat semakin baik,” ujar Garnis.
Ia juga menekankan bahwa evaluasi terhadap APBD Pokok ini bersifat preventif. “Tujuannya adalah mengingatkan jika ada hal yang kurang tepat di perencanaan murni, sehingga tidak terulang di masa depan. Hasil evaluasi ini akan menjadi masukan perbaikan untuk perencanaan berikutnya,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, menyatakan kesiapan jajarannya untuk segera melakukan penyempurnaan berdasarkan catatan BPKP. Ia menegaskan bahwa transparansi dan asistensi dari BPKP sangat dibutuhkan agar Bapperida tidak mengulangi kesalahan administratif maupun substantif.
“Kami meminta tim Bapperida segera bekerja menyelesaikan poin-poin yang menjadi catatan. Kami berharap Ibu Garnis dan tim BPKP terus memberikan arahan untuk meluruskan hal-hal yang belum tepat sebelum laporan ini difinalisasi,” kata Amujib.
Ia juga berharap informasi terkait potensi kekeliruan dokumen dapat disampaikan lebih awal. “Kami ingin kualitas perencanaan di Bapperida semakin baik dari waktu ke waktu, sehingga anggaran yang disusun benar-benar kredibel dan berdampak,” pungkasnya.
Pertemuan yang berlangsung via Google Meet ini menandai langkah proaktif Pemprov Sulbar dalam menjaga akuntabilitas publik sejak tahap perencanaan, memastikan visi pembangunan daerah selaras dengan standar pengawasan nasional.
(*)
