Mapos, Mamuju – Bapperida Sulbar mendukung upaya dan terobosan Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) dalam mengatasi keterbatasan fiskal.
“Dalam rangka mendorong infrastruktur dan konektivitas serta pemerataan pembangunan di daerah, di tengah-tengah kapasitas fiskal terbatas, maka diperlukan sumber sumber lain selain dana transfer dari Pemerintah Pusat,” kata Plh Kepala Bapperida Sulbar Muh. Darwis Damir, Rabu 12 November 2025.
Darwis dan sejumlah pimpinan OPD mengikuti rapat terbatas dengan Sekprov Sulbar Junda Maulana. Rapat ini diikuti juga PT. Sarana Multy Infrastruktur (PT. SMI) secara daring.
Pertemuan ini penting karena menyangkut pembangunan infrastruktur yang akan diusulkan untuk tahun 2026. Dimana. Seluruhnya akan dibiayai oleh PT. Sarana Multy Infrastruktur (SMI)
Tujuan rapat ini pun untuk membahas usulan kegiatan pembanguna infrastruktur daerah, dokumen perencanaan proyek, timeline besaran dana yang akan dipinjamkan PT. SMI.
Sebelumnya Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, melakukan audiensi dengan jajaran PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) di kantor pusat Jakarta, untuk memastikan dukungan terhadap kelanjutan pembangunan infrastruktur di Sulawesi Barat di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.
Dalam pertemuan tersebut, Selasa 4 Oktober 2025, Gubernur Suhardi Duka (SDK) menjelaskan bahwa pemerintah pusat berencana melakukan penyesuaian fiskal tahun 2026 yang berdampak pada pemotongan anggaran sebesar Rp330 miliar dari rencana pendapatan dan belanja daerah Sulbar.
Diketahui, sebelum pemerintahan SDK–JSM, Pemprov Sulbar memiliki utang kepada PT SMI sebesar Rp280 miliar yang masih berjalan hingga tahun anggaran saat ini. Namun, Gubernur SDK menegaskan bahwa utang masa lalu tidak boleh menjadi hambatan, melainkan harus dikelola secara profesional agar pembangunan tetap berlanjut.
Dalam audiensi ini, Suhardi Duka didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Sulbar Hj. Suraidah Suhardi, Ketua Komisi I DPRD Syamsul Shanad, Sekda Provinsi Sulbar Junda Maulana, serta jajaran biro dan tim teknis seperti Murdanil, Biro Perekonomian dan Pembangunan, serta Hajrul Malik, Tenaga Ahli Bidang Kerja Sama Antar Lembaga.
Kunjungan tersebut menjadi bentuk nyata kepedulian dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk tidak pasrah menghadapi kebijakan efisiensi pusat, melainkan terus mencari terobosan agar agenda pembangunan Sulawesi Barat tetap berjalan dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
(*)
