Mapos, Bandung – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi program prioritas pembangunan. Hal ini tercermin dari kehadiran Pelaksana Harian Sekretaris Daerah sekaligus Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, dalam Rapat Koordinasi Nasional Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah yang berlangsung di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada 26–29 Oktober 2025.
Rakor yang mempertemukan seluruh Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan nasional dan daerah. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam arahannya menekankan pentingnya peran Sekda sebagai penggerak reformasi birokrasi dan Bappeda sebagai pusat perencanaan pembangunan yang berbasis data dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Junda Maulana menyampaikan bahwa arahan Mendagri sangat relevan dengan transformasi tata kelola yang tengah didorong di Sulawesi Barat.
“Bagi kami di Sulawesi Barat, Rakor ini adalah kesempatan penting untuk menyatukan langkah dan mengevaluasi arah pembangunan. Di tengah keterbatasan anggaran dan tuntutan pelayanan publik yang terus berkembang, kerja sama antara pusat dan daerah bukan lagi sekadar pilihan, tapi sudah menjadi keharusan.” ujar Junda.
Ia menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulbar berkomitmen untuk menyatukan perencanaan dan penganggaran secara lebih terpadu dan berbasis kinerja, serta meningkatkan efektivitas koordinasi antar perangkat daerah melalui kepemimpinan Sekda yang strategis dan solutif. Selain itu, juga memperkuat peran Bapperida sebagai pusat data, analisis kebijakan, dan fasilitator kolaborasi lintas sektor.
Selain itu, Mendagri juga menyoroti pentingnya pengelolaan pendapatan daerah yang inovatif dan tidak membebani masyarakat. Ia mencontohkan praktik baik dari Kabupaten Banyuwangi dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sistem digital yang transparan dan efisien.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bapperida Sulbar ini menyatakan bahwa Sulbar akan terus mendorong inovasi dalam tata kelola pemerintahan, termasuk pengelolaan PAD.
“Keberhasilan pembangunan tidak semata ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi oleh ketepatan arah, kekuatan koordinasi, dan keberanian untuk berinovasi. Rakor ini menjadi pengingat bahwa transformasi birokrasi dan perencanaan yang berkualitas adalah fondasi utama bagi Indonesia yang lebih maju dan inklusif,” tutup Junda.
(*)
