Mapos, Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar memenuhi permintaan Narasumber Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat berdasarkan Surat Kepala Kanwil KemenHAM Sulbar Nomor KWH.17.UM.91.91-29 Tanggal 23 Juli 2025, dengan ini menjadi Narasumber pada kegiatan Pendampingan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Persiapan Pelaporan Aksi Ham 2025 pada tanggal 25 Juli 2025 di Hotel Maleo Mamuju.
Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana menugaskan Fungsional perencana ahli muda (Masita Pratiwi Husni, ST) sebagai Narasumber dan staf (Haykal Inayah Ramadhan, S.Tr.IP) sebagai peseta menghadiri kegiatan Pendampingan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Persiapan Pelaporan Aksi Ham 2025 pada tanggal 25 Juli 2025 di Hotel Maleo Mamuju, bersama dengan perwakilan dari setiap Kabupaten se-Sulbar dan Perangkat Daerah terkait di Pemerintah Provinsi, kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat.
“Kegiatan ini tujuannya dalam rangka melakukan Evaluasi pelaksanaan Pelaporan Aksi HAM B.04 untuk setiap Kabupaten se-Sulbar dan melakukan bimbingan kepada Pemerintah Kabupaten untuk teknis Pelaporan Aksi HAM B.08 Tahun 2025”, kata Masita.
Untuk Pelaksanaan Bimtek dan Evaluasi RANHAM 2025, Bapperida Provinsi Sulbar bersama dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Sulbar menjadi melakukan Pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten khususnya pada Perangkat Daerah pengampu Pelaporan Aksi HAM yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten. Peserta dari Kabupaten juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa kendala dan juga masalah yang dihadapi dilapangan dalam pelaksanaan Pelaporan Aksi HAM tersebut.
Tidak sedikit peserta dari perwakilan tiap-tiap Kabupaten yang menyampaikan apa masalah dan kendala yang dihadapi, khususnya untuk Kabupaten yang Mamasa yang menjadi Perhatian dikarenakan untuk Evaluasi pelaksanaan RANHAM yang masih sangat rendah implementasinya untuk tahun 2024 sehingga menjadi perhatian khusus Kepala Kanwil KemenHAM Sulbar terhadap Kabupaten Mamasa, “Kami akan berencana untuk mengunjungi langsung ke lapangan bagaimana kondisi yang terjadi di Mamasa dan ingin bertemu langsung dengan Bapak Bupati Mamasa untuk berdikusi” ungkap Kepala Kanwil KemenHAM Sulbar, I Gde Sandi Gunasta.
Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana menyebut kehadiran Bapperida sebagai wujud komitmen Pemerintah Sulawesi Barat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas, sebagaimana misi kelima Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga.
“Ini Perlu diperhatikan dan didorong, mengingat untuk implementasi Pelaporan Aksi HAM menjadi penilaian di tingkat Pusat untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten,” pungkas Junda.
(*)
