Majene  

Pelayanan Publik di Majene Masih Rapor Kuning, Bupati Fahmi Instruksikan Ini kepada OPD

Mapos, Majene — Hasil
survey pelayanan masyarakat yang dilaksanakan oleh Balitbangda Majene bekerja sama dengan Forum Dosen Indonesia (FDI) Provinsi Sulbar dan UNM pada tahun 2019, secara umum tingkat kepuasan masyarakat baik.

Namun, dalam survei tersebut didapatkan ada dua hal yang sangat berpengaruh, yaitu faktor SDM pemberi pelayanan yang belum berkompeten dan sarana prasarana yang belum memadai, sehingga tingkat kepuasan belum maksimal.

“Hal ini sejalan dengan hasil survey Ombudsman tentang survey kepatuhan pelayanan publik pada OPD Kabupaten Majene secara komulatif masih memperoleh rapor kuning,” beber Kepala Ka. Balitbangda Majene, Mithar Tala Ali pada acara Diseminasi Hasil Survey Indeks Kepuasan Pelayanan Publik atas
Hasil Penilaian Ombudsman Provinsi Sulbar, terkait pelayanan masyarakat pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majene, di Aula Dinasdukcapil Majene,
Rabu (12/02/2020).

Dikatakan, yang menjadi fokus penilaian Ombudsman adalah juga berhubungan dengan sarana dan prasarana dan komitmen Pimpinan OPD bersama jajaran.

“Hari ini kita akan berkomitmen dan bertanda tangan janji Pimpinan OPD untuk menuju Zona Hijau di Kabupaten Majene pada tahun 2020,” kata Mithar.

Senada dengan Kepala Disdukcapil Majene, Asri Albar. Dia mengatakan, kegiatan kita hari ini akan menjadi simbol bersama semua OPD di Majene untuk berkomitmen bersatu padu dalam hal peningkatan pelayanan publik.

Ia mengaku, keadaan Disdukcapil saat ini masih terbatas, namun dia berkomitmen akan lebih baik lagi kedepan dalam hal pelayanan ke Masyarakat.

“Selama ini kami yang dikunjungi, selanjutnya kedepan kami yang akan terjun langsung dan mengunjungi masyarakat dalam hal pelayanan,” tegas Asri Albar.

Sementara itu, Perwakilan Ombudsman Sulbar, Lukman Umar menyebut, sesungguhnya bila melihat hasil yang dicapai pada 2019 hanya tinggal sedikit lagi bisa meraih zona hijau.

“Pada tahun 2020 kita tidak akan sekedar melakukan survey dalam hal kepatuhan dan kepatutan semata, namun juga akan melahirkan Opini Pelayanan Publik, layaknya seperti WTP oleh BPK,” kata Lukman.

Ada beberapa kegiatan selanjutnya yang akan ditindaklanjuti oleh Ortala, kata Lukman karena akan ada langkah yang konprehenship, ada atau tidak ada layanan, harus menyiapkan fasilitas layanan.

“Inilah yang utama dalam hal budaya pelayanan publik yang
membuat OPD jeblok nilainya bila ada pengaduan yg berulang kembali dengan kasus yang sama,” ucap Lukman.

Menanggapi hal itu, Bupati Majene Fahmi Massiara mengatakan, salah satu hal yang difokuskan pada tahun ini adalah peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

“Kami menyadari, bahwa salah satu fungsi pemerintahan adalah bagaimana pemerintah mampu memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh warganya. Untuk itu aparatur pemerintah sudah seharusnya memberikan pelayanan terbaik dan adil kepada seluruh masyarakat,” tegas Fahmi Massiara.

Atas dasar itu lanjut dia, maka diperlukan penguatan pembinaan dan koordinasi kepada seluruh perangkat daerah yang menangani pelayanan publik sesuai lingkup kerja masing-masing.

“Tujuan akhir kita adalah Pemerintahan Kabupaten Majene harus mampu menghadirkan sistem pelayanan publik yang prima, mencakup standar pelayanan, kepastian waktu dan biaya, mekanisme pengaduan dan standar operasional prosedur yang transparan, sehingga warga bisa memahami apa saja persyaratan yang harus dilengkapi, pembiayaan, hingga waktu pelayanan,” urai Fahmi panjang.

Dia meninstruksikan kepada seluruh jajaran perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelayanan publik untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut ;

1. Seluruh perangkat daerah untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh arahan dari Ombudsman perwakilan Sulawesi Barat untuk perbaikan kualitas pelayanan publik di instansi masing-masing.

2. Seluruh jajaran perangkat daerah untuk bersungguh-sungguh mengimplementasikan standar pelayanan pembangunan sarana prasarana serta fasilitas pelayanan publik di instansi masing-masing. Penyelenggaraan pelayanan publik akan menjadi dasar evaluasi kinerja bagi pimpinan dan jajaran perangkat daerah.

3. Badan penelitian dan pengembangan bersama bagian organisasi untuk terus melakukan koordinasi kepada pihak perwakilan Ombudsman serta terus melakukan pembinaan kepada seluruh perangkat daerah penyelenggaraan layanan publik.

“Hal-hal yang menjadi kendala hambatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik untuk dapat dilaporkan secara periodik kepada kami selaku pimpinan daerah,” tegasnya.

Ia mengaku, kemarin pihaknya sedikit terlena dan tidak fokus pada penilaian Ombudsman, lantaran fokus pada reward diberbagai lini lainnya.

“Dengan adanya penataan yang baru ditingkat pejabat tinggi pratama dan administrator. Bila memang masih ada yang belum cocok pada posisinya, tentu kedepan akan diperbaiki,” kata Fahmi Massiara.

Penilaian Ombudsman kata dia merupkan kewajiban semua OPD, tentu juga terkoneksi dengan masalah pembiayaan.

“Saya berharap kedepannya supaya para pimpinan OPD mendahulukan yang wajib dan prioritas,” harap Fahmi seraya menambahkan bahwa saat ini ASN dituntut untuk siap memasuki dunia aplikasi yang serba online diera 4.0.

(ipunk)

error: Maaf... ! Web ini di Protek yaaa...