Mapos, Majene — Salah satu indikator suksesnya program RPJPN Tahun 2005 – 2025, yaitu terwujudnya Kota Layak Huni.
“Melalui persetujuan Bupati Majene, sehingga akhirnya penanganan kawasan kumuh di Kelurahan Rangas dapat terlaksana dengan baik,” kata Kepala Seksi Perencanaan, Abdul Rahman Y, ST mewakili Kepala Balai Prasarana Permukiman (Praskim) Wilayah Sulbar saar peresmian penanganan kumuh melalui Kegiatan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Tahun Anggaran 2019 di Lingkungan Pa’besoang, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae,
Selasa (11/02/2020).
Kerjasama yang terjalin selama ini katanya diharapkan tetap dapat terlaksana dengan baik melalui Bapeda Majene.
“Penanganan kawasan kumuh membutuhkan keterlibatan banyak pihak atau multisektor, bersifat kolaboratif, dan membutuhkan banyak dana, termasuk didalamnya para pemangku kepentingan di provinsi dan kabupaten, serta memerlukan keberlanjutan dalam penanganannya,” sebut Abdul Rahman.
Dikatakan, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat perkotaan melalui pembangunan infrastruktur, serta memastikan agar keberlanjutan peningkatan kualitas permukiman kumuh, maka pihak-pihak yang berkaitan erat khususnya masyarakat serta pemerintah daerah dapat menjaga dan merawat serta memanfaatkan infrastruktur yang sudah terbangun. Sehingga pada akhirnya permukiman kumuh seluas 38.341 hektar yang ada di Indonesia khususnya di kawasan pesisir di Kelurahan Rangas seluas 9,55 hektar dapat terselesaikan dengan tuntas.
“Semua itu terkolaborasi dengan baik atas kerjasama semua pihak di Kabupaten Majene,” katanya.
Ia berharap program ini dapat berlanjut sampai ke Tahun 2024 untuk menyukseskan program nasional penaganan kawasan kumuh di wilayah Kabupaten Majene.
Pada tempat sama, Bupati Majene Fahmi Massiara mengatakan, diketahui bersama bahwa penataan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 hektar atau lebih adalah kewenangan pemerintah pusat, luas 10 sampai 15 hektar adalah kewenangan pemerintah provinsi, dan luas dibawah 5 hektar adalah kewenangan pemerintah kabupaten.
“Walaupun demikian, semua adalah tanggung jawab kita bersama,” tegas Fahmi.
Pembangunan infrastruktur yang bersumber dari APBN sebesar Rp7.349.100.000,- yang terdiri dari pekerjaan, penjemuran ikan, drainase dan pembangunan jalan rabat beton melalui program rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan (RP2KPKP) yang berlokasi di kelurahan Rangas, Bupati Fahmia berharap kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkannya dengan baik.
“Semoga program kegiatan ini dapat berkelanjutan untuk menuju tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi nol hektar di Kabupaten Majene,” harap Fahmi Massiara.
Ia mengaku, Pemkab Majene banyak mendapat bantuan dari Kementerian PUPR melalui Balai atau langsung melalui Program Pemberdayaan yang ada.
“Terkait RP2KPKP dengan intervensi menataan lingkungan, Alhamdulillah ini berjalan cukup baik dengan 3 program pembangunan yang masuk ke Rangas,” ucapnya.
Dia juga berharap kepada Pihak Satker Provinsi untuk dialokasikan kegiatan kepada Kabupaten Majene yaitu Penataan Alun-Alun pada Lapangan yang ada disemua kecamatan.
“Seperti layaknya alun-alun di Kota Pare Pare, sehingga dapat menjadi sarana rekreasi dan bersantai bagi warga Majene maupun warga diluar Majene,” katanya.
Ia secara jujur menyampaikan, bahwa dalam menata semua itu Pemkab karap terkendala masalah kepemilikan lahan.
“Hampir semua lahan lapangan yang ada di Majene bermasalah. Memang untuk saat ini belum diklaim atau digugat, namun bila sudah mulai dibangun sarana ditanya, mereka pun langsung protes dan mengklaim kepemilikannya. Mau tidak mau, kami dari Pemkab Majene, bila menghadapi hal seperti ini, akan siap memediasi dan menyelesaikannya,” urai Fahmi Massiara.
(ipunk)
Kepala Balai Praskim Sulbar Apresiasi Pemkab dan Masyarakat Majene Karena Ini






