Mapos, Mamuju – Gelombang aksi unjuk rasa honorer K2 (kategori dua) menolak rekrutmen CPNS 2018 jalur umum terjadi di sejumlah daerah. Hari ini giliran ribuan honorer K2 se-Sulawesi Barat melakukan aksi unjuk rasa.
Aksi yang dimotori Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) ini mengeruduk kantor DPRD Sulbar. Mereka mendesak agar DPRD dan Gubernur mendukung aksi penolakan terhadap rekrutmen CPNS 2018.
“Kami mendesak DPRD agar mendukung perjuangan honorer K2. Rekrutmen CPNS 2018 harus mengalokasikan formasi seimbang bagi honorer K2 dengan pelamar umum,” kata Koordinator wilayah FHK21 Pelipus kepada mamujupos.com, Kamis (20/9/2018).
Dia menegaskan, bila tuntutan ini tidak dipenuhi, akan ada aksi lebih besar lagi. Bagi honorer K2, tahun ini merupakan deadline tuntutan mereka diangkat menjadi CPNS.
“Kalau kepala daerah lain dukung, harusnya DPRD Sulbar mendukung juga. Selama ini kami bekerja dengan upah sangat rendah. Kalau kami menuntut di PNS kan hal wajar,” ucapnya.
Dia menyebutkan ada tiga tuntutan aksi, yaitu:
1. Tolak Permenpan dan RB nomor 36 tahun 2018 yang tidak berkeadilan
2. Mendesak pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi dan DPRD Sulbar untuk segera menyelesaikan revisi UU ASN nomor 5 tahun 2014
3. Proritaskan tenaga honorer k2 menjadi CPNS tanpa batas usia dan tanpa tes.
