Mapos, Kendari – Dalam upaya mewujudkan tata kelola data yang terintegrasi dan akuntabel, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menghadiri agenda Pembinaan Penguatan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) tingkat Pulau Sulawesi. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid, berpusat di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, pada Rabu (15/4/2026).
Pertemuan strategis ini mempertemukan Sekretariat SDI tingkat pusat dengan perwakilan Bappeda/Bapperida serta Dinas Kominfo dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Sulawesi. Fokus utama kegiatan adalah meningkatkan kualitas manajemen data di daerah serta mempererat integrasi data antara pemerintah pusat dan daerah dalam satu pintu.
Dalam pemaparannya, Sekretariat SDI Pusat merinci mekanisme integrasi data melalui portal nasional data.go.id. Selain itu, dibahas pula penguatan peran kelembagaan SDI yang meliputi Produsen Data, Walidata, Pembina Data, serta Sekretariat Satu Data, lengkap dengan pemahaman mendalam mengenai standar data dan metadata agar informasi yang dihasilkan seragam dan dapat dibagi-pakaikan.
Perencana Ahli Muda Bapperida Sulbar, Muh. Faried Fadal, yang hadir secara virtual dari kantor bapperida sulbar, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah pembinaan dari pusat tersebut. Menurutnya, pemahaman kelembagaan yang solid sangat menentukan akurasi perencanaan di daerah.
“Pembinaan ini sangat kami apresiasi sebagai pelaksana SDI di daerah, terutama bagi Bapperida. Kebutuhan data saat ini begitu krusial agar perencanaan dapat lebih tepat sasaran. Kolaborasi antara produsen data, walidata, dan pembina data dalam satu ekosistem kelembagaan SDI di Provinsi Sulawesi Barat adalah kunci utama,” ujar Faried.
Langkah penguatan ini selaras dengan Misi ke-5 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas. Data yang berkualitas menjadi tulang punggung dalam memberikan pelayanan publik yang efisien.
Terpisah, Kepala Bapperida Provinsi Sulawesi Barat, Drs. Amujib, M.M. menekankan bahwa keberhasilan Satu Data Indonesia di Sulbar merupakan harga mati untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan didasarkan pada fakta yang valid, bukan sekadar asumsi.
“Kita sedang membangun budaya baru dalam birokrasi, yaitu bekerja berdasarkan data yang terstandar. Bapperida selaku Sekretariat SDI di tingkat provinsi terus mendorong agar seluruh instansi tidak lagi bekerja dalam sekat-sekat data. Dengan integrasi ke portal nasional, kita memastikan bahwa apa yang direncanakan di Sulbar sinkron dengan target pembangunan nasional. Ini adalah wujud akuntabilitas kita kepada masyarakat,” tegas Kepala Bapperida.
Melalui pembinaan ini, diharapkan hambatan teknis dalam sinkronisasi data dapat teratasi, sehingga Sulawesi Barat mampu menyajikan data pembangunan yang transparan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
(*)
