Mapos, Mamuju – Sekertaris Bapperida Darwis Damir, memenuhi undangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) yang dilaksanakan secara Hybrid. Tanggal 7 Oktober.
Peluncuran dokumen Master Plan Produktivitas Nasional (MPPN) merupakan hasil kolaborasi Kementerian PPN/Bappenas dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Asian Productivity Organization (APO) yang telah menyusun MPPN sebagai acuan kebijakan strategis peningkatan produktivitas, menurut Darwis.
Secara terpisah, Kepala Bapperida Junda Maulana menugaskan Sekertaris Bapperida agar memenuhi Undangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) yang dilaksanakan secara Hybrid. Tanggal 7 Oktober.
Menurut Junda, bahwa Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) meluncurkan dokumen Master Plan Produktivitas Nasional (MPPN). Dokumen ini merupakan hasil kolaborasi Kementerian PPN/Bappenas dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Asian Productivity Organization (APO) yang telah menyusun MPPN sebagai acuan kebijakan strategis peningkatan produktivitas. Ujar Junda Maulana
Dokumen strategis ini menjadi pijakan penting dalam mempercepat terwujudnya visi Indonesia Emas 2045, yang juga telah disrinkronkan dengan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat yakni Sulawesi Barat sebagai Daerah maju dan Masyarkatnya sejahtera, dengan 5 Misi sebagai Tujuan utama dalam pembangunan lima tahun kedepan.
Peluncuran Master Plan Produktivitas Nasional menandai langkah konkret pemerintah dalam memperkuat daya saing ekonomi melalui pertumbuhan berbasis produktivitas. Bahwa peningkatan produktivitas bukan semata-mata berbicara tentang efisiensi ekonomi, melainkan juga kesejahteraan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja layak. “Master Plan ini diharapkan menjadi acuan bersama bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, dan akademisi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis produktivitas,” ujar Darwis.
“Mulai 2026, Master Plan ini akan masuk tahap implementasi, penguatan regulasi, serta diplomasi kebijakan untuk mendorong transformasi ekonomi yang lebih produktif dan inklusif,” sebut Darwis.
Peluncuran dihadiri beberapa Menteri sebagai sambutan kunci, diantaranya Menteri Tenaga Kerja, Menteri Dalam negeri, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Lebih dari 150 peserta luring yang mewakili 35 kementerian/lembaga, asosiasi dunia usaha, dan mitra pembangunan. Selain itu, sekitar 250 peserta daring dari pemerintah daerah dan perguruan tinggi turut berpartisipasi aktif.
(*)
