Wow..Dinas Sosial Mamuju Tolak Warga Miskin

Peristiwa

Mapos, Mamuju – Warga Kabupaten Mamuju keluhkan pelayanan di Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Mamuju. Pasalnya, warga yang hendak mendapatkan pelayanan administrasi dari dinas itu kerap ditolak.

Salah seorang warga miskin asal Dusun Salomasa Selatan, Desa Sisango Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju atas nama pasien Istqomah (4), dengan nama orang tuanya Herman dan Ibu juhani, dirinya tak bisa lagi mendapatkan pengobatan gratis lantaran kuota BIP melalui BPJS Kesehatan yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju sudah penuh.

Surat keterangan sedang di rawat.

“Orang tua pasien itu datang ke Dinas Sosial Mamuju saat hendak mengurus kartu keterangan miskin untuk kelengkapan berkas sebagai syarat Kartu Indonesia Sehat (KIS). Alasannya, pemerintah Mamuju sudah tidak bisa lagi membiayai lantaran kuoto penuh,” tutur H Bustan P – Ketua DPK KNPI Kecamatan Sampaga.

Ia menyebut, bermula saat keluarga pasien datang ke Kantor Dinas Sosial pada Kamis (31/5/2018) pukul 14.00 Wita. “Oleh petugas di Dinsos mengatakan bahwa kuoto penuh dan disuruh menunggu hingga bulan Desember. Masak orang sakit disuruh menunggu, apalagi ini pasien dalam keadaan darurat harus di rujuk ke Polewali atau Makassar,” sesal Bustan.

Surat keterangan tidak mampu.

“Jangan mentang-mentang mereka orang miskin, pelayanan tidak diberikan secara maksimal,” imbuhnya. Kamis (31/5/2018).

Bustan bercerita ikhwal keluarga pasien datang ke Kantor Dinsos untuk membuat KIS agar mendapat fasilitas BPJS yang dibiayai pemerintah.

“Salah seorang anak warga tersebut menderita sakit. Mereka orang tidak mampu. Jalan satu-satunya agar bisa berobat yaitu dengan memanfaatkan BPJS. Karena hanya dengan BPJS pada pasien rujukan dapat terlayani dan tidak menggunakan biaya pribadi,” beber Bustan.

Namun kata dia, menjadi ironi sebab jawaban pihak Dinsos mengatakan, anggaran subsidi BPJS dari Kabupaten Mamuju dan Provinsi Sulbar sudah tidak ada lagi kuotanya, sehingga tidak ada lagi tambahan kebijakan subsidi dari Pemerintah Kabupaten Mamuju maupun dari Pemprov Sulbar.

KK pasien.

Bustan menyayangkan sikap pemerintah setempat yang menutup ruang untuk membantu warga miskin.

“Kasian masyarakat miskin kalau begini. Sepertinya warga miskin di Mamuju dilarang sakit. Padahal pelayanan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat Indonesia,” katanya.

Lebih jauh Bustan membandingkan penggunaan keuangan daerah yang dia nilai tidak tepat sasaran seperti pengadaan mobil dinas dengan harga milyaran rupiah mampu disediakan oleh Pemkab Mamuju sementara meringankan beban masyarakat miskin enggan dilakukan.

H Bustan P – Ketua DPK KNPI Kecamatan Sampaga.

“Saya katakan Mamuju gagal,” pungkas H Bustan.

Ia mengatakan, akibat ditolaknya pasien memdapatkan kartu BPJS, kini pasien kembali ke rumahnya untuk berobat kampung.

(Berita ini masih berlanjut dan akan diverifikasi selanjutnya).

(usman)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *