Verifikasi DPD Partai Demokrat Pun Tidak Ada Masalah

Politik

Mapos, Mamuju – Setelah diperiksa secara seksama, akhirnya verifikasi faktual DPD Partai Demokrat Sulbar dinilai tidak ada masalah. Verifikasi ini dipimpin langsung Komisioner KPU Sulbar Nurdin Passokori dan diawasi oleh salah seorang pimpinan Bawaslu Sulbar Supriadi Narno, Minggu (28/01/2018).

“Verifikasi faktual ini dipersyaratkan di dalam PKPU nomor 6 tahun 2018. Kami melihat bahwa Partai Demokrat ini kan parpol yang sangat eksis.  Ya, dari sisi kantor saya kira sudah sangat memadai. Hanya saja perlu ada kehadiran Ketua parpol yang infonya saat ini sedang di luar kota. Karena itu kami akan kembali kesini pada sore hari untuk bertemu langsung dengan beliau untuk memastikan saja. Sebab ini dipersyaratkan. Tapi secara umum veifikasi faktual DPD Partai Demokrat tidak ada masalah,” tutur Nurdin Passokori.

Dalam verifikasi faktual tingkat provinsi, lanjutnya, kehadiran unsur KBS (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) adalah wajib. Sehingga jika salah satu berhalangan hadir, tetap akan dilakukan pertemuan.

Foto bersama usai verifikasi faktual

Diakui, soal keterwakilan perempuan di DPD Partai Demokrat Sulbar sudah memenuhi syarat sebesar 40 persen.  Tinggal keabsahan dokumen keanggotaan saat verifikasi dilakukan.

“Tapi ini tidak dipersyaratkan khusus. Yang wajib adalah dokumen KTP dan KTA karena itu yang kita akan cocokkan sesuai dengan SK,” katanya.

Diungkapkan,  verifikasi ini untuk kebutuhan pemilu legislatif 2019. Dia pun menandaskan bahwa verifikasi faktual tingkat provinsi ini sangat penting dan menentukan.

“Jangan sampai ada pemahaman yang bias. Boleh saja satu partai itu tidak memenuhi syarat disatu kabupaten, tetapi secara nasional tetap lolos. Karena ketentuan mengenai kabupaten itu sebesar 75%. Kecuali provinsi, kalau tidak lolos maka secara nasional pun tidak lolos. Karena ketentuannya harus 100%. Jadi jangan sampai ada kabupaten yang menyatakan bahwa partai A tidak akan ikut di pemilu karena tidak lolos verifikasi atau tidak TMS,” kata Nurdin Passokori.

Kendati demikian, melakukan verifikasi di tingkat kabupaten lebih sulit dibandingkan provinsi. Namun PKPU memberikan banyak kemudahan.

Terkait kemudahan ini, Supriadi Narno meminta jangan menyalahgunakannya.

“Kami dari Bawaslu akan mengawasi langsung proses verifikasi faktual ini. Memang banyak kemudahan, namun kami harap, kemudahan itu tidak disalahgunakan,” katanya.

(maman)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *