Urgensi Coklit untuk Pemilu Berdaulat

Opini
  • Oleh Adi Arwan Alimin
    (Komisioner KPU Provinsi Sulbar)

DATA is not new oil. It is the land that is being rapidly colonised by corporation with the means to exploit this new resource, kata Joseph Smith yang penulis cuplik dari Kompas, (24/4/2018).

Ya. Tanpa kita sadari data yang selama ini dianggap hanya kumpulan elemen statis dan bermakna serumpun informasi yang biasa saja, telah mengalami pergeseran fungsi lebih jauh. Kehebohan beberapa pekan terakhir mengenai kiprah Cambridge Analityca yang diduga memanfaatkan jutaan data pengguna media sosial secara ilegal dalam urusan bisnis mereka, telah membuka tirai baru tentang data yang sangat bernilai tinggi.

Dalam data personal setiap warga, apalagi yang telah ditanamkan dalam beberapa platform media sosial, sesungguhnya berisi ragam informasi yang tak lagi bersifat statis. Setiap deret angka atau huruf itu menampung makna dan fungsi tersendiri.

Perhatikanlah Nomor Induk Kependudukan (NIK) pembaca. Dari deret angka yang dimulai dari kode provinsi itu, secara tak langsung pihak yang memahami analisis data kependudukan akan segera mampu membaca skema informasi awal yang dapat dimanfaatkan dalam beberapa urusan administrasi. Dalam NIK menerangkan profil individu meski berbentuk postur sederhana.

Sebutlah dalam tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang berjalan sejak 17 April 2018, NIK yang termuat di Kartu Keluarga (KK) memuat informasi seluruh anggota di rumah tangga. Tetapi dengan elemen data terbatas dapat dikatakan bahwa potensi penyalahgunaannya masih dapat diminimalkan. Itulah yang berbeda antara muatan profil data di KK dengan platform data pada media sosial yang lebih dinamis atau sesuai kepentingan standar pengelolanya.

Maka program Coklit Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk Pemilu 2019 atau Pilkada 2018, tidak seperti apa yang dihebohkan para pihak terhadap Cambridge Analityca. Keduanya memiliki sumbu dan kutub berbeda. Dalam Coklit yang dikerjakan para Petugas Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) hingga 17 Mei mendatang, hanya mencatat beberapa elemen data yang sifatnya statis atau tidak bergerak.

Urgensi Coklit Pemilu 2019, semata pada tujuan untuk memalidkan data pemilih yang tentu saja akan berkesesuaian dengan kepentingan penyelenggara dalam menentukan kebutuhan logistik, sebaran pemilih, tempat pemungutan suara, dan validasi data pemilih. KPU menjamin Coklit tetap jauh dari kepentingan politik praktis, atau sesuatu yang dapat melampaui syarat dan ketentuan penggunaan data.

Walaupun dalam catatan Tri Wahyuni, peneliti Institute for Population and National Security (ibid) menegaskan, saat ini kita telah berada dalam kolonialisme data. Ketika para pengguna media sosial sedang berdebat dengan orang lain, berkeluh kesah dan mungkin sering berlainan paham, atau dalam status apapun, para pengontrol data sesungguhnya sedang bekerja. Mereka merencanakan pemasaran produk, strategi kampanye, dan industri baru.

Sungguh validitas data pemilih tak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara Pemilu, sebab ini berkaitan dengan kepentingan bangsa yang lebih besar. Semua pihak mestinya ikut menguatkan pekerjaan besar ini dalam upaya mencocokkan atau meneliti (ulang) data kependudukan kita. Proses Coklit saat ini masih bergerak di seluruh Indonesia sebelum mencapai finalisasi di penetapan daftar pemilih tetap atau DPT Pemilu 2019.

***

Kita belum tahu apa yang sesungguhnya terjadi dengan dugaan penggunaan data sosialita secara ilegal itu di dunia maya. Itu ruang yang berbeda. Yang jelas para pengguna alat pengantar pesan meski lebih bijak membentengi privasinya dalam berbagai platform yang gratis maupun berbayar.

Simaklah, saat ini pengguna telepon seluler di tanah air mencapai 371,4 juta pengguna, atau 142 persen dari total populasi sebanyak 262 juta jiwa. Artinya, rata-rata setiap penduduk memakai 1,4 telepon seluler karena satu orang terkadang menggunakan 2-3 kartu telepon seluler. Sementara kaum urban Indonesia mencapai 55 persen dari total populasi. (Katadata.co.id akses 24/4/2018)

Yang pasti, data kependudukan yang valid jelang Pemilu 2019 telah menjadi komponen urgen dalam politik. Inilah salah satu kepentingan kita dari siklus Coklit setiap kali Pemilu sebagai kebutuhan penting dalam membangun, dan memelihara basis data pemilih. Data adalah kunci untuk segala target, tujuan dan cara memotivasi pemilih untuk secara progresif dalam menentukan pilihannya.

Betapa data yang mutakhir makin memegang peranan penting bagi kita. Khususnya bagi Pemilu 2019 yang sisa 300 hari lebih ke depan.

Batik Air, 24 April 2018

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *