Tingkatkan Kinerja dan Disiplin, Bupati Fahmi Keluarkan Surat Edaran

Majene

Mapos, Majene – Untuk meningkatkan kinerja dan disiplin tenaga operasional dan tenaga pendukung kegiatan tahun anggaran 2018 dalam jajaran pemerintah Kabupaten Majene, Bupati Majene Fahmi Massiara mengeluarkan surat edaran.

Kasubag Protokoler Pemkab Majene Sufyan Ilbas Senin (21/5/2018) mengatakan, dalam rangka peningkatan pengawasan kedisiplinan dan kinerja bagi tenaga operasional/tenaga pendukung kegiatan, maka Bupati Fahmi Massiara mengeluarkan surat edaran yang isinya sebagai berikut :

1) Menerapkan Absensi Harian dan Laporan Aktifitas Harian kepada Tenaga Operasional dan Tenaga Pendukung Kegiatan yang mendapatkan gaji/honor kegiatan dalam APBD TA. 2018 di mulai Bulan Mei Tahun 2018 sebagai dasar pembayaran Gaji] Honor Kegiatan (format terlampir)

2) Tenaga Operasional dan Tenaga Pendukung Kegiatan yang mendapatkan gaji/honor
kegiatan dalam APBD TA. 2018, wajib membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai, sebagai berikut (format terlampir) :
a. Kesediaan mentaati ketentuan jam kerja dan kewajiban membuat laporan aktiiitas harian;

b. Kesediaan menerima besaran Gaji/ Honor sesuai kemampuan keuangan Daerah TA. 2018.

3) Tenaga Operasional dan Tenaga Pendukung Kegiatan yang mendapatkan gaji/honor kegiatan dalam APBD TA. 2018, dengan tingkat kehadiran tidak mencapai 50% (lima puluh persen) dari total jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan maka tidak dapat diberikan gaji/honor kegiatan pada bulan berkenaan;

4) Tenaga Operasional dan Tenaga Pendukung Kegiatan yang mendapatkan gaji/honor kegiatan dalam APBD TA. 2018 dengan tingkat kehadiran secara akumulasi tidak mencapai 50% (lima puluh persen) selama 3 (tiga) bulan hari kerja secara berurut-turut atau tidak mencapai 50% (lima puluh persen) selama 1 (satu) tahun dari total jumlah hari kerja. agar dilaporkan kepada Bupati Majene melalui Sekretaris Daerah;

5) Tenaga Operasional dan Tenaga Pendukung Kegiatan yang mendapatkan honor dari kegiatan-kegiatan dalam APBD TA. 2018, wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai dasar pembayaran honorarium kegiatan;

6) Diperintahkan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk melakukan verifikasi terhadap pembayaran Gaji/Honor Kegiatan kepada Tenaga Operasional dan Tenaga Pendukung Kegiatan;

7) Kepala OPD/ Kelurahan /UPTD / Sekolah dilarang untuk mengangkat Pegawai Sukarela/ Sejenisnya mulai Tahun 2018;

8) Sekretaris Daerah bersama unsur Pengelola Kepegawaian dan Keuangan serta Inspektorat Daerah diperintahkan untuk membentuk Tim Pemantauan dan Pengawasan terhadap Kedisiplinan dan Kinerja Tenaga Operasional dan Tenaga Pendukung Kegiatan;

9) Kepala OPD/ Kelurahan / UPTD/ Sekolah dan Bagian Kepegawaian masing masing, bertanggungjaywab atas pelaksanaan pembayaran Gaji/ Honor Kegiatan serta Pengawasan Kedisiplinan dan Kinerja Tenaga Operasional dan Tenaga Pendukung Kegiatan;

Menurut rencana kata Sufyan, Senin pagi ini akan dibagikan kepada seluruh OPD untuk segera ditindaklanjuti.

(ipunk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *