Tim Gabungan Mediasi WIUP Perusahaan Tambang di Karossa

Sulawesi Barat

Mapos, Mamuju – Kisruh Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) oleh beberapa pihak membuat pemerintah setempat dan Polda Sulbar membentuk tim gabungan (Timgab) untuk penentuan titik lokasi tambang.

Menurut polisi setempat Selasa (8/5/2018), upaya penyelesaian sengketa tambang galian C di Kecamatan Karossa Mamuju Tengah telah dilakukan pada Minggu, tanggal 6 Mei 2018 lalu.

Oleh team terpadu penyelesaian sengketa telah melaksanakan kegiatan di Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) dengan melibatkan sejumlah pihak antara lain ; Husni Yusuf – Kabid Perizinan Mateng, Abdul Rahim – Kasi Perizinan Mateng, Selereksi Gani – Kades Karossa, Jamaluddin Tahir – ESDM Sulbar, Muh Haksa – ESDM Sulbar, Felix – Kasi IUP dan Irfan – Sat Intelkam Polda Sulbar.

Dilaporkan, team gabungan dalam melaksanakan kegiatan tersebut yaitu melaksanakan upaya mediasi penciutan WIUP oleh CV Rafli.

Dalam mediasi itu oleh team gabungan telah melaksanakan mediasi dan mendapatkan solusi dari CV Rafli melalui direkturnya M Anshari Latif antara lain menyatakan opsi membagi dua penciutan lokasi baik dari panjang maupun luasnya dengan alternatif yakni untuk wilayah hilir sepanjang 150 meter dan di wilayah hulu seluas 1 hektar.

Sementara upaya mediasi untuk pemilik lahan lainnya Andi Aminuddin oleh Timgab melaksanakan wawancara dengan kuasanya yaitu H Umar.

Oleh Ashari Latif minta kepada pihak Andi Aminuddin untuk melakukan penambangan bukan berada di lokasi penambangan.

Sayangnya, menurut Timgab, pihak Andi Aminuddin tetap ngotot minta menambang di depan rumah milik Ashari. Padahal, ketika Timgab minta dokumen kepada pihak Andi Aminuddin, dirinya tidak dapat menunjukkan.

Sementara, upaya mediasi yang dilakukan Timgab kepada CV Bumi Indah Lestari milik Harun terungkap bahwa dia tetap meminta lokasi yang berada di bawah jembatan akses 1 dan 2.

Document.

Dari hasil mediasi antara beberapa pihak itu, oleh Harun meminta waktu dua hari untuk pikir-pikir.

Dalam mediasi juga terungkap bahwa lokasi WIUP yang diciutkan oleh CV Rafli akan dikembalikan ke pemerintah dengan catatan apabila pemohon yang lain tidak mau menerima solusi tersebut, maka pihak CV Rafli minta kepada pemerintah dan kepolisian untuk melakukan penelitian dokumen pemohon yang lain, karena diduga berkas mereka banyak yang cacat hukum.

(usman)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *