Ternyata Posisi BUMD Sulbar Masih Diperdebatkan

Gambar Ternyata Posisi BUMD Sulbar Masih Diperdebatkan

Mapos, Mamuju – Pansus revisi RPJMD dan Kelembagaan DPRD Sulbar melakukan pendalaman ke Dirjen Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri.

“Inti kunjungan itu terkait revisi RPJMD dan Kelembagaan Sulbar. Terkait muatan dimana salah satu perdebatan adalah posisi BUMD dan dokumen KLHS, termasuk alat ukur kinerja capaian pemerintahan ABM -ENY dari kurun waktu 2017-2019 yang pansus perlu ketahui,” tutur Ketua Pansus Ranperda revisi RPJMD DPRD Sulbar Hatta Kainang melalui WhatsApp Massanger, Jumat (12/12/2019).

Ketua Pansus Ranperda revisi RPJMD DPRD Sulbar Hatta Kainang memberikan cenderamata pada Dirjen Bangda Kemendagri

Diuraikan, Kajian Lngkungan Hidup Strategis (KLHK), posisi BUMD belum tergambar didalam RPJMD. Padahal jelas aturan ini di PP 54/2017 tentang BUMD. Dalam pasal 10 disebutkan bahwa pendiriannya harus mencamtumkan dokumen RPJMD.

“Ini penting untuk mengetahui capaian presentasi target, sebab revisi RPJMD adalah kitab pembangunan Sulbar. Pansus tidak akan terburu-buru membuat kesepakatan. Kami akan seriusi hal ini. Kami mengangap Ranperda ini bukan sembarang Ranperda. Kami perlu penjelasan komprehensif soal indikator kinerja dan capaian yang kuantitatif demi sulbar yang malaqbi,” ulas kuasa hukum mamujupos.com ini.

Sekembalinya ke Mamuju lanjuylt Hatta Kainang, pansus akan kembali mengkaji kesesuain dokumen dengan RTRW, RPJP dan KLHS. Serta RPJMN dengan revisi RPJMD.

“Termasuk catatan Dirjend Bangda Kemendagri atas rencana awal RPJMD. Yakni indikator kinerja dan pemetaan masalah yang belum terjawab,” tutup Hatta Kainang.

(*)

Baca Juga