Terkait Surat Pengunduran Diri Faisal, Gerak: Itu Belum Sah

Mamuju

Mapos, Mamuju – Terkait adanya surat pengunduran diri Faisal Jumawang sebagai oknum ASN di Pemkab Mamuju dinilai tidak sah oleh Gerakan Rakyat Anti Korupsi Indonesia (Gerak) Sulbar.

Sekretaris DPC Gerak Kabupaten Mamuju, Amir mengatakan, surat pengundurun diri Faisal J yang dipegangnya itu 100 persen belum sah karna belum di desposisi oleh PPK ke BKD.

“Jadi saya sampaikan, surat pengunduran diri dari Faisal Jumawang belum sah,” kata Amir.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua DPD Gerak Indonesia Sulbar, Arman.

Arman sangat menyayangkan keputusan dan kinerja timsel panwas yang tetap memberikan ruang kepada Faisal Jumawang untuk tetap ikut dalam seleksi panwaslu Kabupaten Mamuju.

“Saya paham, timsel tidak memiliki kewenangan dalam menggugurkan yang bersangkutan. Tapi seharusnya timsel lakukam koordinasi kepada Bawaslu RI terkait kondisi yang sebenarnya,” tegas Arman.

Disamping itu pula, sesuai dengan aturan administrasi bagi ASN yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri harus melengkapi 19 item dan itu tidak dilakukan oleh Faisal Jumawang.

Bagi ASN yang telah mengundurkan diri harus memenuhi 19 item persyaratan administrasi, seperti:

1. Fotocopy legalisir SK CPNS;
2. Fotocopy legalisir SK PNS;
3. Fotocopy legalisir SK Pangkat terakhir;
4. Fotocopy legalisir Kartu Pegawai;
5. Fotocopy legalisir Penilaian Prestasi Kerja PNS tahun terakhir;
6. Daftar susunan keluarga yang ditandatangani Kelurahan (asli) dan Fotocopy legalisir Kartu Keluarga;
7. Fotocopy legalisir buku/surat nikah;
8. Fotocopy legalisir surat/akte kematian (bagi janda/duda);
9. Fotocopy legalisir Akte Kelahiran Anak;
10. Fotocopy SK Jabatan (bagi yang menduduki jabatan);
11. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) asli (sesuai format terlampir);
12. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat (sesuai format terlampir);
13. Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap (sesuai format terlampir);
14. Daftar Riwayat Hidup (9 lembar);
15. Daftar Gaji yang Ditandatangani oleh Bendahara dan Pejabat Eselon II / Amprah Gaji Terakhir;
16. Pasphoto ukuran 3 x 4 sebanyak 8 (delapan) lembar;
17. Surat permohonan berhenti atas permintaan sendiri sebagai PNS (sesuai format terlampir);
18. Masing-masing disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap;
19. Kelengkapan Taspen sebanyak 1 (satu) rangkap:
1. Formulir permintaan pembayaran;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
3. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
4. Fotocopy Buku Rekening tujuan Gaji pokok pensiun.

Menurut Arman, bukan itu saja, ASN yang akan mengundurkan telah menempuh masa kerja selama 20 tahun, sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Saya tidak mempermasalahkan jika ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ikut seleksi untuk menjadi anggota Panwaslu Kabupaten/Kota. Yang penting mereka mengikuti prosedur dan memenuhi persyaratan pendaftaran,” ungkap Arman.

Arman memaparkan, tata cara pemberhentian atas permintaan sendiri harus sesuai dengan PP NO 11 tahun 2017 tentang manajemen aparatur sipil negara.

Pada paragraf satu sebut Arman, tata cara pemberentian atas permintaan sendiri telah diatur dalam pasal 261 .

PP nomor 11 tahun 2017 tentang managemen aparatur sipil negara, merupakan dasar pemberentian ASN pada paragraf satu disitu disebutkan, pemberhentian atas permintaan sendiri diatur pula pada pasal 238 , ayat 2 permintaan berhenti sebagaimna yang di maksud pada ayat (1) dapat di tunda untuk paling lama satu (1) tahun , apabila PNS yang bersangkutan masih diperlukan untuk kepentingan dinas.

Selain itu kata Arman, salah satu syarat utama yang harus dipenuh pendaftar Panwaslu dari ASN adalah izin dari atasan langsung yang bersangkutan.

“Itu syarat mutlak. Kalau tidak ada izin dari atasan, sudah pasti tidak diterima,” katanya.

Undang-undang tidak melarang ASN untuk menjadi penyelenggara pemilu, termasuk menjadi anggota Panwaslu atau Bawaslu. Hanya saja, dalam aturan seleksi, persyaratan izin atasan merupakan hal yang mutlak.

Terkait larangan dari sejumlah pimpinan daerah kepada ASN di daerahnya untuk tidak mengikuti seleksi anggota Panwaslu, Arman, menyatakan hal itu merupakan persoalan internal pemerintah daerah dimaksud.

Ketua DPD Gerak Indonesia, Arman.

“Mungkin karena pertimbangan pelayanan, kekurangan PNS, atau mungkin juga untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk berpartisipasi dalam pilgub sebagai penyelenggara. Kita tidak masuk ke rana itu,” katanya.

(Berita ini masih berlanjut dan akan diverifikasi selanjutnya)

(toni)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *