Terhitung 2019, Kemendikbud Akan Pantau Absensi Guru

Pendidikan

Mapos, Jakarta – Terhitung bulan Januari 2019, kehadiran guru untuk mengajar di sekolah akan dipantau langsung oleh Dinas Pendidikan Daerah setempat serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Hal itu mengacu kepada Permendikbud Nomor 10 Tahun 2018 tetang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tujangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah.

Demikian disampaikan Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Nandang Mulyana, Jumat (19/10/2018).

“Nantinya, setiap sekolah wajib memiliki perangkat absensi elektronik yang langsung terhubung ke Kemendikbud. Dengan demikian, kehadiran guru dipastikannya akan terpantau tiap hari,” ujar Nandang.

Menurutnya, kewajiban absensi elektronik berbasis online itu berlaku juga untuk para kepala sekolah. Absensi tersebut selanjutnya akan dijadikan dasar pertimbangan bagi Kemendikbud untuk kenaikan pangkat guru maupun kepala sekolah.

Disebutkan juga, guru dan kepala sekolah yang tidak mau mengikuti absensi elektronik itu, dianggap mangkir dari tugas. Sanksinya, tunjangan profesi mereka tidak bisa dicairkan.

“Jika tingkat disiplinnya buruk, mereka bahkan bisa dipecat secara tidak hormat sebagai ASN,” ujarnya.

Dibiayai dana BOS

Menurut Nandang, pengadaan perangkat absensi elektronik itu harus disiapkan masing-masing sekolah dengan menggunakan dana BOS sesuai juknis BOS Nomor 1 Tahun 2018.

“Pembelian perangkat harus dilakukan sekarang. Sebab, penilain berbasis absensi elektronik itu berlaku efektif awal Januari 2019 nanti,” katanya.

Untuk diketahui, Kemendikbud pun akan mengevaluasi kinerja pengawas dan kepala sekolah. Dua jabatan tersebut mesti dievaluasi karena berperan sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menegaskan, tata kelola pengawas dan kapala sekolah harus terus menerus mengalami pembaruan. Diselaraskan dengan tuntutan zaman dan persaingan global.

Menurut dia, pengawas dan kepala sekolah yang tidak bisa beradaptasi dengan perubahan akan kesulitan dalam mengelola sekolah.

“Kepala sekolah dan pengawas sekolah merupakan dua unsur penting dalam pengelolaan layanan pendidikan di satuan pendidikan. Mereka memiliki peran strategis yang tidak saja menentukan hitam putihnya pendidikan di sekolah tetapi bahkan menentukan cetak biru generasi bangsa,” ujar Muhadjir, Selasa (16/10/2018) lalu.

Ia mengatakan, kompetensi pengawas dan kepala sekolah harus selaras dengan tuntutan perubahan dan tantangan kekinian. Kebijakan pemerintah yang tak lagi mewajibkan kepala sekolah untuk mengajar harus dimanfaatkan dengan baik, seperti melahirkan ide-ide yang inovatif untuk memajukan sekolah.

Ilustrasi/Absensi Guru.

“Bahkan diperlukan paradigma baru ketika kita berbicara dalam konteks pembinaan tenaga kependidikan. Adaptif dengan era baru yang ditandai dengan perubahan pesat dengan ketidakpastian yang kompleks ini, meniscayakan gagasan-gagasan yang dinamis, inovatif dan kreatif,” katanya.

(*)

loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.