Tentang Media Siber

Herman Mochtar Pemred mamujupos.com

Oleh : Herman Mochtar   
Pemred mamujupos.com

Mapos, MEDIA siber tumbuh pesat dalam 1-2 tahun terakhir. Jumlah persisnya belum diketahui, namun di Indonesia pernah disebut mencapai 43.000 media. Sebuah angka yang cukup fastastis hingga Sekjen PWI Pusat/Ketua Komisi Pendidikan Dewan Pers Hendry Ch. Bangun, menyebutnya, hanya Tuhan yang tahu jumlah sebenarnya media siber di Indonesia.

Penggalan judul di atas sebenarnya noktah salah satu materi Safari Jurnalistik Dewan Pers-Persatuan Wartawan Indonesia, 13 November 2017 lalu di hotel Maleo. Tergelitik untuk menulisnya, karena kondisi yang sama pun terjadi di Sulbar. Media siber di provinsi ini tumbuh amat subur. Sehingga masyarakat perlu mengenal jenis media baru yang sedang trend ini.

Bahwa untuk menikmati hidangan media siber, perlu jaringan internet atau menggunakan smartphone. Bahwa untuk mendirikan media siber profesional tidak semudah yang diperkirakan kebanyakan orang. Bahwa banyak titian yang harus dilalui, sehingga media siber itu layak untuk memberikan informasi pada masyarakat. Dan berita media siber, bukan berita seperti di media sosial. Facebook, Twitter, blog maupun forum.

Mendirikan media siber harus memenuhi persyaratan yang berlaku. Sesuai Peraturan Dewan Pers No. 4/2008 tentang Standar Perusahaan Pers menyebutkan bahwa 1) Berbadan hukum Indonesia (PT, Yayasan, Koperasi); 2) Mendapat pengesahan Kemenkumham; 3) Memiliki modal minimal Rp50 juta; 4) Menjalankan kegiatan jurnalistiknya minimal 6 bulan; 5) Memberi upah karyawan dan wartawan setara UMP minimal 13 kali; 6) Wajib memberi perlindungan hukum terhadap wartawannya; 7) Memberi pendidikan dan atau pelatihan untuk meningkatkan kualitas wartawan; 8) Wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab di media bersangkutan, khusus untuk media cetak ditambah nama dan alamat percetakan.

Perusahaan pers yang sudah 6 bulan tidak melakukan kegiatan usaha, akan dinyatakan bukan perusahaan pers. Dan kartu pers tidak berlaku.

Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers. Pedoman Media Siber tersebut wajib dicantumkan pada laman setiap media siber, sebagaimana Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber. Konten media siber antara lain berita sendiri maupun yang terkait seperti forum, komentar dan lain-lain.

Hendry Ch Bangun, menyebutkan, saat ini baru 7 media siber yang terverifikasi faktual oleh Dewan Pers. Sebagian kecil terverifikasi administrasi (dokumen sesuai syarat dan lengkap, tapi belum diverifikasi lapangan), malah sebagian besar sama sekali belum terverifikasi. Dewan Pers memberi waktu sampai Desember 2018 bagi media untuk penuhi persyaratan agar lolos verifikasi. Wow….

“Organisasi media siber pun bermunculan. Seperti AMSI (Asosiasi Media Siber Indonesia), SMSI (Serikat Media Siber Indonesia) dan AMDI (Asosiasi Media Digital Indonesia). Bahkan untuk organisasi wartawan, dideklarasikan Ikatan Wartawan Online dan Jurnalis Online Indonesia. Tapi semua belum menjadi konstituen Dewan Pers. Sebelum ini perusahaan media bergabung dengan SPS (Serikat Perusahaan Pers) dan wartawan masuk organisasi seperti PWI atau AJI (cetak, siber, radio, televisi, foto) selain IJTI (khusus TV) dan PFI (khusus foto),” ulas Hendry saat itu.

700 803320_12590213042017_smsiASOSIASI-MEDIA-DIGITAL

Ke depan, organisasi media siber lah yang akan melakukan verifikasi pada perusahaan pers. Tentunya organisasi yang kapable, konstituen Dewan Pers.

Pengaduan masyarakat atas berita dalam media siber, kata Hendry, meningkat ke Dewan Pers dalam enam bulan terakhir. Walau terkadang masih bercampur dengan berita media sosial. Keluhan terbanyak adalah berita tidak berimbang, dengan alasan dikejar waktu pemuatan berita atau narasumber tidak dapat atau sulit dihubungi. Dari semua itu, inti permasalahannya adalah sebagian besar media siber tidak dipimpin oleh wartawan utama (Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab).

Bukan karena pengalaman dan kemampuan diragukan. Namun seorang wartawan yang bersertifikasi utama diyakini memahami problem solving dan seluk beluk dunia jurnalistik. Setiap wartawan pun tidak bisa serta merta menempuh uji kompetensi kelas utama. Dewan Pers terlebih dulu akan melihat usia dan masa kerjanya sebagai wartawan. Dan jawaban dari setiap materi ujian sertifikasi utama, tidak boleh salah.

Sesuai Peraturan Dewan Pers nomor 1 tahun 2010, mengharuskan perusahaan media dan organisasi wartawan mensertifikasi staf atau anggotanya. Dan perusahaan pers akan lulus verifikasi apabila menaati Standar Perusahaan Pers, Kode Etik Jurnalistik, Standar Kompetensi, dan Standar Perlindungan Wartawan.

Ketentuan itu tidak dilahirkan oleh Dewan Pers. Tapi berdasarkan hasil rembug puluhan organisasi wartawan dan organisasi perusahan pers se Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999, antara lain menyebutkan bahwa fungsi Dewan Pers adalah menetapkan dan mengawasi hasil-hasil keputusan itu.

Seperti dibentuk media lainnya, pada prinsipnya setiap berita media siber harus melalui verifikasi. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan. Namun ada perkecualian karena sifatnya yang mengedepankan kecepatan sekaligus ketepatan, yaitu bila ada kondisi :

1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak; 2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten; 3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai; 4) Media memberikan penjelasan bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.

Perlu diketahui, Isi Buatan Pengguna (IBP) atau User Generated Content adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan pengguna media siber. Seperti artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber. Baik blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa dan bentuk lain.

“Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai IBP yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan KEJ (Kode Etik Jurnalistik, red),” tegas hendry.

KEJ wartawan media siber, seperti media pada umumnya. Pelanggaran KEJ media siber yang kerap terjadi antara lain deskripsi cabul, foto bersifar sadis, berita tidak berimbang atau berpihak, berita tidak faktawi, memasukkan opini wartawan dalam berita dan memuat berita dengan itikad tidak baik.

pedoman-media-siber

Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan log-in untuk dapat mempublikasikan semua bentuk IBP dan mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa IBP: 1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul; 2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait (SARA), tidak menganjurkan tindakan kekerasan; 3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.

Ralat, koreksi, dan hak jawab media siber mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab. Dan disetiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.

Sesuai dengan Pasal 18 UU 40/1999, media  yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).

Banyak terjadi media siber menyadur berita dari media siber lain. Bila berita disebarluaskan media siber lain maka 1) tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media itu atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya; 2) Koreksi berita oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita itu; 3) Media yang menyebarluaskan berita dan tidak melakukan koreksi atas berita seperti pembuat berita bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya.

Semoga bermanfaat…

(*)