Syahrul : Gubernur Sulbar Kok Lantik Tersangka

Hukum

Mapos, Polman – Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar (ABM) melantik Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulbar Amujib sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Polman.

Syahrul menegaskan, Amujid telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sulsel dalam kasus dugaan pemalsuan surat dan penempatan keterangan palsu kedalam akta otentik sertifikat nomor 005/Desa Bonde hak pakai Pemkab Polman, terkait pasar Campalagian sesuai dengan surat yang diterbitkan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Sulsel, Ajun Komisarias Besar Polisi, Muh.Syukri H, SH dengan nomor surat B/562.A.4./II/2016/Dit Reskrimun pada 9 Februari 2016.

“Ini dokumen yang saya pegang,” ujar Syahrul sembari memperlihatkan bukti SP2HP dari Polda Sulsel pada Rabu,14 Februari 2018.

Menurut kuasa ahli waris dari Jamaluddin G, SKM, Syahrul, tanah tersebut tak pernah dihibahkan dan tak pernah menerima ganti rugi.

“Kalau dihibahkan siapa yang menghibahkan. Ganti rugi juga begitu. Siapa yang menerima ganti rugi,” kata Syahrul.

Ahli Waris Syahrul Saat Memperlihatkan bukti dokumen kepada awak media, Rabu (14/02/2018).

Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) yang diterima Syahrul selaku pelapor yang juga merupakan kuasa ahli waris, Jamaluddin G, SKM terhadap kasus pemalsuan dokumen atas terbitnya sertifikat lahan pembangunan pasar di Desa Bonde, Kecamatan Campalagian dengan luas lahan 12.779 meter persegi yang dilaporkan ke Polda Sulsel pada 20 September 2013 silam.

Syahrul menambahkan, tak hanya dugaan pemalsuan.Tapi anggaran pembangunan pasar campalagian juga berbau korupsi. Dana sekitar 6,7 M itu di sinyalir pula mengalir ke pasar Campalagian.

“Ada dua kasus yang dilaporkan ke Polda Sulsel dengan materi yang berbeda pada obyek yang sama. Pertama laporan LP/468/IX/2013/SPKT/20 September 2013 tentang indikasi tindakpidana pemberantasan korupsi. Dan laporan yang kedua adalah, tentang pemalsuan surat atau menggunakan surat keterangan palsu LPB/607/XI/2014/SPKT, tanggal 20 November 2014,” kata Syahrul.

Sehingga kata Syahrul, dengan laporan polisi ini akhirnya dilimpahkan ke Polda Sulbar karena lokus deliknya telah ada di Polda Sulbar. Namun sebelum dilimpahkan untuk tindakpidana yang ditangani oleh Dirkrimum telah ada dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana surat yang ia terima dari Dirkrimum Polda Sulsel pada tanggal 19 Februari 2016 yakni pejabat penting di Polman masing-masing inisial MN dan AM.

Adapun surat keterangan yang dikeluarkan pejabat di Polman pada saat itu dimana isi surat itu bahwa tanah yang ditempati Pasar Campalagian sebagian berupa hibah dan sebagian lainnya telah dibayarkan ganti ruginya pada tahun 1970. Senyatanya kata Syahrul yang juga ponakan dari pemilik lahan Jamaluddin ini berpendapat bahwa ahli waris maupun pemilik tanah lainnya diatas lahan pasar Campalagian ini sama sekali tidak pernah menghibahkan tanahnya dan tidak pernah menerima ganti rugi dari pemerintah atas lahan yang dimaksud.

Sehingga katanya lagi, dengan surat keterangan tersebut maka sangat patut diduga telah terjadi pemalsuan materi isi surat yang tidak sesuai dengan fakta yang ada.

“Sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta maka itu adalah palsu. Nah dengan surat keterangan itu, maka inilah yang kemudian menjadi dasar terbitnya sertifikat yang mengatasnakaman hak pakai Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Polman untuk pembangunan pasar Campalagian kala itu,” bebernya.

Dengan sertifikat inipula kata Syahrul, ada dana cair yang turun untuk pembangunan pasar Campalagian dengan nilai kurang lebih Rp6,7 miliar dengan memanfaatkan alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2013.

“Disinilah kami patut menduga ada indikasi perbuatan korupsi atas kasus pembangunan pasar Campalagian. Karena mereka (Pemda polman.red) telah menggunakan dokumen sertifikat Aspal (asli tapi palsu). Sertifikat yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sesungguhnya asli, namun untuk dalam proses pembuatannya dalam hal ini surat keterangan isi materi surat tanah yang dibuat Pemda Polman adalah palsu,” ucapnya lagi.

Olehnya itu kata Syahrul, selaku masyarakat Polman tentu prihatin atas pelantikan pejabat sementara Bupati Polman karena sedang tersandung dalam kasus pemalsuan dokumen surat tentang lahan pembangunan pasar di Campalagian itu.

(Berita ini masih berlanjut dan akan diverifikasi selanjutnya).

(lia)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *