Surat Dari Pemkab Mateng Dinilai Hambat IUP OP CV. Rafli

Sulawesi Barat

Mapos, Mamuju – Izin Usaha Pertambangan, Operasional Produksi (IUP OP) pada Perusahaan Pemilik izin Eksplorasi Tambang Galian C, CV. Rafli berdasarkan SK Gubernur Sulbar Nomor: 096/76/IUP.PTSP.A/VIII/ 2017 dengan luas area pengelolaan, seluas 24.4 HA, yang sampai saat ini belum diterbitkan pihak Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PMPTSP) Sulbar dikarenakan belum adanya rekomendasi dari Dinas Energi Sumber daya Mineral (ESDM) Sulbar.

Dikonfirmasi dikantornya, Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provibsi Sulbar, Ir. Amri Ekasakti mengatakan, secara teknis belum terbitnya Izin IUP OP CV Rafli karena adanya status keadaan yang menghalangi sehingga belum dikeluarkannya rekomendasi IUP OP berdasarkan ketentuan pasal 113 ayat (1) UU Nomor Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Minerba.

“Izin pertambangan dapat dihentikan sementara karena tiga faktor sesuai undang-undang pertambangan yakni karena adanya perang dan lain-lain, keadaan yang menghalangi, antara lain karena adanya laporan-laporan dan yang situasi lingkungan area tambang,” ucapnya.

Penjelasan lebih teknis disampaikan staf pengusahaan bidang pertambangan Dinas ESDM Sulbar, Jamaluddin Rahim. Kata dia, Dinas ESDM belum memberi rekomendasi Penerbitan IUP OP untuk CV. Rafli karena adanya surat dari Pemkab Mateng yang ditandatangani oleh Sekertaris Daerah Mateng, tertanggal 12 Oktober 2017, perihal laporan ke Dinas ESDM Sulbar tentang hasil Kesepakatan tim Pemkab Mateng berdasarkan hasil peninjauan lokasi tanggal 20 september 2017.

Surat ini ditandatangani Sekda Mateng perihal penyampaian hasil kesepakatan tim pemkab Mateng pasca peninjauan lokasi, 20 -Oktober 2017, ke Dinas ESDM Sulbar Kesepakatan tersebut yakni ketiga pemohon diberikan wilayah pengelolaan, masing-masing untuk CV. Rafli 500 M, CV. Bumi Indah Lestari 500 meter dan A. Amin 500 Meter, dan diminta pemasangan patok oleh Dinas ESDM provinsi didampingi Dinas Teknis Kabupaten Mateng,” bebernya.

Dengan kondisi yang ada sekarang terkait pengelolaan Tambang Galian C tersebut, berdasarkan Laporan melalui Surat dari Pemkab Mateng tersebut yang dikategorikan sebagai keaadaan yang menghalangi sesuai Undang-undang Nomor 4 tahun 2009, sebut Jamaluddin, sehingga belum ada tindak lanjut pemberian rekomendasi penerbitam IUP OP untuk CV Rafli, meskipun secara syarat administrasi CV. Rafli sudah lengkap.

”Secara administrasi Persyaratan CV. Rafli sudah lengkap, namun karena keadaan yang menghendaki, yakni adanya surat laporan dari Pemkab Mateng, sehingga secara teknis Dinas ESDM belum memberi rekomendasi penerbitan IUP OP,” terang Amri Ekasakti yang diamini Jamaluddun Tahir.

Lebih jauh Amri menyarangkan, sekiranya CV Rafli dapat secara bersama-sama mengelola area tersebut dengan dua pemohon rekomendasi lainnya, karena area pengelolaan CV. Rafli masih luas.

”Saran kami, sekiranya pihak CV. Rafli dapat mengelola secara bersama-sama, dengan pemohon yang lain, sebab pemohon yang lain hanya bermohon sekira 1.9 HA dan yang satunya lagi 500 meter, ini saran kami,” timpal Amri.

Terpisah, Direktur CV. Rafli, Ashar Latif atau biasa dipanggil Brekele mengatakan, upaya persuasif dengan pembagian area pengelolaan diakui sudah pernah disampaikan kepada dirinya. Namun ia tidak sepakati karena langsung akan dibagi di tengah di depan lokasi rumah miliknya, padahal kata dia, dirinya sudah memberi opsi pembagian kepada mereka, yakni antara hilir dan hulu.

“Saya pernah disampaikan upaya pembagian pengelolaan tersebut. Saya katakan silakan dibagi, apakah saya di hulu atau di hilir. Tetapi mereka inginkan langsung akan dibagi di tengah di depan lokasi rumah miliknya,” tuturnya.

Padahal kata Brekele, dirinya sudah memberi opsi pembagian kepada mereka, yakni antara hilir dan hulu.

Ia menambahkan, jika Pemkab dan Pemprov Sulbar sudah tidak bisa menyelesaikan persoalan ini. “Jalan satu-satunya Saya akan mengirimkan surat ke Presiden RI melalui melalui Kementerian ESDM, suratnya sudah siap tinggal di kirim,” jelasnya.

“Saya berprinsip, dasar izin yang saya miliki sudah sangat jelas secara hukum dan bila terus diutak atik akan bermuara pada persoalan hukum,” sambungnya.

Peta Tumpang Tindih Pengelolaan Tambang Galian C , di Karossa seluas 24.4 HA yang dibuat oleh Dinas ESDM Sulbar.

 

(toni)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *