Sulbar Urutan Pertama Perkawinan Usia Dini

Majene

Mapos, Majene – Konsensus global tentang perlunya penghapusan perkawinan dini, kawin paksa, perhatian dan pengawasan terhadap kasus pernikahan, perkawinan usia anak semakin mengemuka dalam beberapa tahun terakhir.

Di Indonesia, prevalensi perkawinan anak usia dini telah mengalami penurunan dua kali lipat dalam tiga tahun terakhir, tetapi masih merupakan salah satu yang tertinggi di kawasan Asia Timur dan Pasifik.

“Dan untuk Indonesia sendiri, Sulawesi Barat menjadi provinsi diurutan pertama tingkat pernikahan anak, dengan tingkat prevalensi sebesar (34,22%), berdasarkan survey SUSENAS di tahun 2015,” ungkap Retno Dwi Utami – Gender Working Group Sulawesi Barat (GWGSB) dalam pendahuluan materi yang akan disajikan pada dialog publik mendatang.

Dalam dialog publik yang akan diselenggarakan pada Selasa 8 Mei 2018 di Ruang Pola Kantor Bupati Majene, GWGSB akan mengusung thema “Potret Perempuan Mandar Dalam Aspek Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sdgs (Ketidak Adilan Dan Kesetaraan Gender, Kemiskinan Perempuan Dan Tingginya Kasus Pernikahan Dibawah Umur)“.

Oleh GWGSB menilai, problematika yang kemudian dialami oleh anak-anak khususnya perempuan dalam kasus pernikahan dini ini, ialah kurangnya kesempatan untuk memilih masa depan. Misalnya, dalam hal menuntut pendidikan. Karena sejak usia dini, bagi anak perempuan mereka sudah harus ditimpa beban domestik rumah tangga yang menyita sebagian besar waktu mereka.

Perbedaan jenis kelamin sering digunakan masyarakat untuk mengkonstruksi pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang berlangsung dalam situasi yang tidak setara.

Hal ini kemudian merekatkan benang merah antara isu pernikahan anak usia dini dengan isu ketidak adilan gender dalam pembangunan, dan adanya kebutuhan untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Dalam realitas kehidupan, konstruksi sosial pembagian kerja tersebut, disadari atau tidak telah melahirkan perbedaan status sosial dalam masyarakat. Perempuan yang bekerja di ranah domestik dalam pemahaman masyarakat secara umum tidaklah dianggap sebagai bentuk distribusi peran yang setara dan sama vitalnya dengan kerja pria, melainkan dianggap sebagai kewajiban karena jenis kelamin mereka.

Karena mereka seorang perempuan, suatu cara pandang yang diskriminatif terhadap perempuan, yang seharusnya juga dapat dilihat sebagai subjek sosial dalam masyarakat. Sementara dalam adat budaya Mandar jauh sebelum gaung kesetaraan gender telah ada budaya Siwalliparri’ yang mengajarkan tanggungjawab pada perempuan dalam memikul beban dalam rumah tangga.

Selain faktor konstruksi budaya, rendahnya mobilitas geografis, kemiskinan dan rendahnya akses pendidikan masyarakat, khususnya perempuan adalah salah satu faktor yang mendorong terjadinya perkawinan anak usia dini dan beragam bentuk lain dari kekerasan terhadap perempuan yang secara tidak langsung menampakkan situasi ketidak adilan berbasis gender dalam masyarakat.

Tercatat, kekerasan dalam rumah tangga sangat tinggi dalam berbagai kasus pernikahan anak usia dini. Sebab kehidupan rumah tangga yang harmonis, memerlukan kematangan psikologis dari setiap pasangan, dan kematangan tersebut erat kaitannya dengan usia.

Pada pasangan yang melangsungkan penikahan anak usia dini, belum sepenuhnya memahami hak dan kewajibannya dalam rumah tangga, sehingga tak jarang muncul persoalan persoalan lanjutan seperti pertengkaran, percekcokan, yang dapat berujung pada perceraian, Dalam situasi seperti ini, lagi lagi pihak perempuan yang menanggung beban kekerasan ganda.

Berangkat dari kasus pernikahan anak ini, dapat pula digambarkan situasi sosial dan cara pandang terhadap perempuan yang berlangsung pada masyarakat kita. Masih tingginya tingkat pernikahan anak usia dini dipandang sebagai bagian dari kebutuhan perlindungan perempuan dan anak yang telah menjadi persoalan serius dan mendapatkan perhatian dari masyarakat global. Hingga persoalan ini menjadi satu dari sasaran pembangunan prinsip sustainable

Development Goal atau yang lebih dikenal dalam istilah pembangunan berkelanjutan, yang kemudian diturunkan kedalam satu dari 97 target persoalan pembangunan nasional yang harus diatasi.

Masih tingginya tingkat pernikahan anak usia dini di Sulawesi barat menjadi isyarat, bahwa Sulawesi Barat perlu berbenah dalam rangka menjalankan prinsip prinsip pembangunan berkelanjutan yang ramah terhadap perempuan dan anak. Untuk itu dibutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam berkolaborasi membangun strategi bersama guna mencari solusi bagi perlindungan anak dan perempuan.

Kegiatan ini diharapkan akan dapat mempertemukan pemikiran berbagai pihak dalam mengatasi fenomena tersebut.

Merefleksi dan melanjutkan cita-cita perjuangan RA Kartini dalam mengedepankan hak-hak perempuan dan pendidikan bagi perempuan di tanah Mandar, Sulawesi Barat agar dapat menekan tingginya perkawinan anak dibawah umur Sulawesi Barat.

Tujuan kegiatan ini untuk mempertemukan berbagai pihak guna merumuskan strategi bersama dalam solusi persoalan penikahan anak usia dini, dan persoalan perlindungan perempuan dan anak di Provinsi Sulawesi Barat umumnya dan di Kabupaten Majene khususnya.

Akan turut dalam memberikan materi pada kegiatan tersebut Sosiolog/Budayawan Muh Ishaq, S.Pd dan Senior Journalist Dayli Kompas Sonya Hellen Sinombor.

(ipunk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *