Soal PI Blok Sebuku, Bupati Majene ‘Dipaksa’ Bertahan oleh AMM

Majene

Mapos, Majene – Sejumlah pentolan orator yang melakukan aksi demo atas kebjikan Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar (ABM) yang dinilai seenaknya saja membagi participating interest (PI) Blok Sebuku mulai “memaksa” Bupati Majene Fahmi Massiara untuk tetap bertahan pada kesepakatan awal.

Desakan ini muncul setelah Gubernur Sulbar ABM melakukan pertemuan dengan Bupati Majene Fahmi Massiara di Polman Senin 11 Juni 2018 pagi.

Bahkan disebut-sebut pertemuan itu berlangsung cukup alot lantaran Bupati Fahmi tetap bersikukuh pada kesepakatan awal di Istana Wapres Yusuf Kalla tahun 2012.

“Benteng pertahanan terakhir ada di tangan bapak, tetaplah, tetaplah, tetaplah bertahan pada kesepkatan awal yang dilaksanakan di Istana Wapres tahun 2012. Kami yakin sebahagian besar rakyat Majene mendukung di belakang dan di depan bapak,” tegas salah seorang orator demo Aliansi Masyarakat Majene (AMM) Adi Ahsan Selasa (11/6/2018).

Ia menyebut, 2,5% hak investasi PI majene sebagai daerah penghasil saat ini sangat diharapkan rakyat Majene untuk disalurkan dalam bentuk program pro kepentingan rakyat Majene.

“Jika ada iming-iming dan atau janji, bahwa Majene akan diberikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang porsinya lebih besar dari pemerintah propinsi, mohon dipertimbangkan seksama. Karena BKK punya menkanisme khusus dan diperebutkan oleh semua kabupaten yang ada di Sulbar. Jika ada iming-iming, bahwa Majene akan dilibatkan dalam pembagian PI eksplorasi blok migas di daerah kabupaten lain, mohon ditolak, karena itu bukan hak kita dan melanggar permen ESDM No 37 tahun 2016,” beber Adi Ahsan YANG juga anggota DPRD Majene ini.

Dia juga mengatakan, benteng pertahanan rakyat Majene sekarang ada di tangan Bupati Majene Fahmi Massiara.

Tidak ada alasan gubernur katanya, melibatkan semua bupati, kecuali bupati Majene untuk membicarakan PI.

“Karena hanya Kabupaten Majene yanh memiliki hak investasi PI sebagai daerah penghasil. Notulensi perjanjian antara Kalsel dan Sulbar yang dilaksanakan di Istana Wapres dengan melibatkan Kemendagri dan Kementrian ESDM, adalah hasil rapat kerja Wapres yang melibatkan keputusan Gubernur Kalsel – Gubenur Sulbar. Sehingga kesepakatan tersebut tidak boleh dirubah sepihak oleh Gubernur Sulbar,” papar Adi Ahsan.

Dirinya juga mengajak masyarakat Majene untuk melawan kebijakan sepihak oleh Gubernur ABM yang merugikan Kabupaten Majene.

“Jangan biarkan kesepakatan itu dilanggar oleh gubernur Sulbar. Pemda dan masyarakat Majene sangat membutuhkan dana bagi hasil participating interest (PI) sesuai kesepakatan di Istana Wapres untuk membiayai dana BPJS rakyatnya, membiayai beasiswa pendidikan siswa dan mahasiswa (i) berprestasi dari keluarga kurang mampu, membiayai peningkatan kesejahteraan tenaga honorer, membiayai sarana dan prasarana pelayanan publik, diantaranya catatan sipil – agar pelayanannya dapat lebih memudahkan rakyat – meningkatkan pelayanan di rumah sakit, membiayai sarana penunjang untuk mengembangkan Majene sebagai kota pendidikan, dan bebrapa program pro kepentingan rakyat lainnya.
Saudaraku, kita bisa menjadi tidak berharga dan tidak dihargai, jika kita tidak mampu menunjukkan harga diri kita,” tandas Adi Ahsan penuh semangat.

(ipunk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *