Soal Bagi Hasil PI Blok Sebuku : Bupati Majene Diminta Tidak Kendor

Majene

Mapos, Majene – Kibijakan Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar (ABM) atas pembagian participating interest (PI) antara Provinsi dengan Kabupaten Majene yang dinilai tidak adil oleh masyarakat Majene dan berujung akasi demo pada (
8 Juni 2018 silam kini masih terus menjadi isu hangat dikalangan masyarakat Majene.

Muhammad Irfan Syarif foto Ist

Alhasil, Gubernur Sulbar ABM mengajak Bupati Majene Fahmi Massiara untuk bertemu di salah satu cafe di Polman. Padahal, sebelumnya oleh ABM sesalkan Fahmi Massiara yang langsung datang ke SKK Migas beberapa waktu lalu tanpa konfirmasi kepadanya

Seorang inisiator Aliansi Masyarakat Majene Muhammad Irfan Syarief mengatakan, dirinya mengapresiasi pertemuan antara Gubernur Sulbar dengan Bupati Majene. “Tapi kita mengingatkan agar tetap mengacu pada aturan yang berlaku dan bertindak secepatnya agar polemik ini dirasakan masyarakat Majene dengan hasil yang mewakili rasa keadilan. Pak Bupati jangan kendor sesuai dengan notulensi rapat pihak terkait di Istana Wapres Yusuf Kalla,” tegas Irfan Syarif.

Sebelumnya, Gubernur Sulbar ABM bertemu dengan Bupati Majene H. Fahmi Massiara, di Cafe Beru”-beru’ Kabupaten Polewali Mandar Senin pagi.

Usai pertemuan, Bupati Fahmi Massiara menggelar konfrensi pers di rumah jabatan Bupati Majene, Kecamatan Banggae siang tadi.

Bupat Fahmi menyebut, pihaknya mengaku telah menyepakati beberapa poin bersama Gubernur ABM. Namun ada beberapa hal yang belum dia sepakati soal dana bagi hasil PI migas Blok Sebuku.

Lebih jauh kata dia, memang dalam pertemuan itu ada hal yang sudah disepakati termasuk tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan yang belaku dan rencana agenda pertemuan khusus antara Pemkab Majene dan Pemprov Sulbar pada 22 Juni mendatang.

Bupati Fahmi menyatakan, persoalan yang terjadi belakangan ini antara Pemkab Majene dan Pemprov Sulbar, yaitu karena ada perbedaan pandangan terhadap notulensi MoU di Istana Wapres 2015 lalu.

“Ini masalah penafsiran, kalau Majene memahaminya ya 50:50, bagi Pemprov tidak mesti harus begitu. Boleh di bawahnya,” ucap Fahmi Massiara.

(ipunk)

loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.