Siulan Rotan akan Berpengaruh Pada Capaian Sebuah Program

Majene

Mapos, Majene – Untuk mencapai suatu tujuan dalam sebuah program, dibutuhkan satu rencana yang matang sehingga hasilnya dapat maksimal.

Laman Blogspot Siulan Rotan foto : by Nurarpiati, S.Sos

Salah seorang former peserta Pendidikan dan Latihan Pimpinan (DIKLATPIM) IV angkatan III Pemkab Majene kerja sama Pusdiklat Regional Kemendagri Makassar, Nurarpiaty, S.Sos sengaja membuat kajian untuk menganalisis system pengusulan perencanaan yang dibuat dalam sebuah blogspot yang diberi nama siulanrotan.blogspot.com.

Tujuan kajian blogspot yang juga dibuat dalam buka saku itu diberi nama Siulan Rotan kata Nurarpiati, Senin 6 Agustus 2018 lalu yaitu, untuk memudahkan menyusun dokumen perencanaan daerah seperti diatur dalam pasal 4 Permendagri nomor 86 tahun 2017.

“Siulan rotan adalah System Pengusulan Perencanaan Program dan Kegiatan Keluarga Berencana (KKB) yang pengusulan perencanaannya berbasis prioritas,” sebut Nurarpiaty.

Dikatakan, beberapa permasalahan yang menjadi dasar dalam pengusulan program dan kegiatan belum berbasis kebutuhan adalah, belum optimalnya pengusulan program dan kegiatan dari Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) dan Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD), masih kurangnya pemahaman PPTK dan UPTD dalam proses pengusulan perencanaan program dan kegiatan.

“Format yang terdapat pada Permendagri nomor 86 Tahun 2017 masih terlalu sulit untuk dipahami,” urainya.

Berdasarkan hal tersebut lanjut Nurarpiaty, maka dipandang perlu untuk menyusun suatu instrumen pengusulan perencanaan program dan kegiatan dengan berdasar pada Permendagri nomor 86 tahun 2017.

Padahal kata dia, melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana, harus menjadi tanggung jawabnya berdasarkan kewenangan yang dia miliki sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia berharap, melalui blogspot dan buku saku yang dia buat akan ada perumusan kebijakan tekhnis di bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana yang dapat memberi dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya, akan ada pengkoordinasian penyusunan program KKB, pembinaan dan pelaksanaan program KKB, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program KKB serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

“Kalau system ini sudah berjalan, maka semua capaian program akan berhasil sesuai harapan,” pungkas Nurarpiati.

(ipunk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *