Sidang Perdana Dugaan Korupsi APBD Sulbar Dipantau KPK

Hukum

Mapos, Mamuju – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mamuju, Rabu siang (25/4/2018) menggelar sidang perdana terhadap dua orang tersangka kasus dugaan korupsi APBD Sulbar tahun 2016. Sidang perdana ini dengan agenda pembacaan dakwaan.

Menariknya, sidang perdana dugaan korupsi APBD Sulbar tahun 2016 ini mendapat perhatian serius dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Buktinya, selama sidang berjalan dipantau langsung oleh tim Court Monitoring KPK. Mereka juga membuat rekaman video selama gelaran sidang.

“Kasus ini kan kerugian negaranya besar. Makanya dipantau,” jelas salah seorang anggota tim Court Monitoring KPK.

Kedua tersangka yang duduk dikursi pesakitan tersebut adalah Andi Mappangara dan Hamzah Hapati Hasan.

Sebelumnya, Kejari Mamuju telah melimpahkan tahap dua, empat tersangka pimpinan DPRD Sulbar dan barang bukti ke tahap penuntutan pada Rabu (18/4/2018) lalu.

Oleh penyidik Kejari Mamuju, keempatnya diduga bertanggungjawab terhadap sejumlah dugaan penyimpangan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBD Sulbar tahun anggaran 2016.

Para tersangka dalam kedudukan sebagai unsur pimpinan DPRD Sulbar menyempakati besaran nilai pokok pikirab dengan nilai total anggaran Rp 360 Miliar untuk dibagi bagi kepada pimpinan maupun anggota sebanyak 45 orang.

Lalu dana itu terealisasi pada tahun 2016 sebesar Rp 80 miliar untuk kegiatan di PU/PR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekwan serta sisanya tersebar diberbagai SKPD lain di Sulbar dan Kabupaten.

Sementara ada anggaran terealisasi tahun 2017. Para tersangka secara sengaja dan melawan hukum memasukan pokok pokok pikiran seolah olah sebagai aspirasi masyarakat dalam APBD 2016 tanpa melalui prosedur. Sebagaimana dalam Permendagri nomor 52 tahun 2016 tentang pedoman anggaran pendapatan belanja negara daerah.

Modus oknum dewan ini adalah anggaran tersebut dibahas dan disahkan kpada hari yang sama tanpa melalui pembahasan sebelumnya baik dalam komisi maupun rapat badan anggaran dan paripurna.

Tersangka juga disebutkan melakukan perbuatan dengan cara meminjam perusahaan, dan menggunakan milik orang lain sebagai penghubung. Misalnya, tim sukses, keluarga atau kerabat dan orang kepercayaan.

Selain itu, Dana kegiatannya digunakan tidak sesuai peruntukannya, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi dan fee proyek.

Dalam kasus ini, Kejati Sulselbar telah menetapkan empat orang tersangka. Keempatnya adalah mantan anggota DPRD sulbar yakni, Andi Mappangara, Munandar Wijaya, Hamzah Hapati Hasan, dan Harun.

(usman)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *