Seleksi Calon Bawaslu Sulbar Dinilai Cacat Hukum, Timsel Disinyalir Tidak Konsisten

Politik

Mapos, Mamuju – Tahapan seleksi anggota Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Barat (Sulbar) disinyalir cacat hukum. Pasalnya, Timsel tidak memperhatikan rekam jejak calon Bawaslu yang diloloskan.

Menurut Masram, dalam menetapkan calon anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, Timsel tidak memperhatikan dan atau tidak mempertimbangkan rekam jejak calon, sehingga dalam Pengumuman terdapat nama-nama calon yang pernah dijatuhi sanksi oleh DKPP karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelanggara Pemilu, masing-masing adalah Sdr. Ardi Trisandi, S.PdI, dijatuhi sanksi berupa Peringatan Keras oleh DKPP RI dan Sdri. Fitrinela Patonangi, SH., MH, dijatuhi sanksi berupa pemberhentian sementara oleh DKPP RI.

“Ketentuan ini sepertinya luput dari Tim Seleksi, dan berharap Timsel agar mendiskualifikasi calon peserta yg terindikasi memiliki rekam jejak bermasalah,” ujar Masram. Minggu (10/6/2018).

“Tim Seleksi (Timsel) dinilai telah lalai dalam pemeriksaan,” sambung Masram.

Ketidak konsistenan Tim Seleksi dalam mengambil Keputusan, lanjut Masram, serta dengan meloloskan calon yang memiliki rekam jejak bermasalah adalah merupakan tindakan yang tidak taat asas, Berkepastian Hukum, Tertib, Profesional, Efektif dan Efesien sebagaimana dimaksud dalam “Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Masa Tugas 2018-2023, pada BAB II angka I huruf “A”.

Surat Pernyataan

Untuk itu, salah satu mantan aktivis ini menilai Timsel harus segera meninjau kembali agar aroma nepostisme tak terhirup dalam proses seleksi anggota Bawaslu.

“Dalam proses seleksi Bawaslu ini kami berharap agar Timsel dapat bekerja dengan baik tanpa ada nepotisme dan titipan dari kelompok tertentu, sehingga bisa menghasilkan anggota bawaslu yang dapat dipercaya masyarakat, mandiri, memiliki integritas dan non partisan,” tegasnya.

Berikut surat tanggapan dan masukan dari masyarakat terhadap calon anggota Bawaslu Sulbar

Mamuju, 8 Juni 2018

Nomor : Istimewa
Lamp : 1 (Satu ) Rangkap Berkas
Sifat : Penting
Perihal : Tanggapan/Masukan Masyarakat Terhadap Calon Anggota BAWASLU Provinsi Sulawesi Barat

Kepada Yth.
Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia
Di – Jakarta

1. Pelapor ;
a. N a m a : M a s r a m
b. Nomor Indentitas (KTP) : 7602130909770002
c. Tempat Tanggal Lahir : Dungkait, 9 September 1977
d. Jenis Kelamin : Laki-laki
e. Pekerjaan : Wiraswasta
f. Kewarganegaraan : Indonesia
g. Alamat : Desa Dungkait Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat
h. No. Telp/HP : 082242619172
i. Fax : –
j. E-mail : masram_globe@yahoo.com

2. Uraian Tanggapan/Masukan ;

Tanggapan

a. Bahwa, pada tanggal 25 Mei 2018 melalui Pengumuman Nomor ; 011/TIMSEL/C-BAWASLU/SB/V/2018, Timsel mengumumkan nama-nama Calon Anggota BAWASLU Provinsi Sulawesi Barat yang lulus Tes CAT dan Psikologi sebanyak 8 (delapan) orang dan atau 4 (empat) kali kebutuhan, yaitu dihitung dari jumlah kebutuhan pada seleksi berjalan yakni sebanyak 2 (dua) orang;

b. Bahwa, pada tanggal yang sama, Timsel melakukan Revisi nama-nama Calon Anggota BAWASLU Provinsi Sulawesi Barat yang lulus Tes CAT dan Psikologi sebagaimana dimaksud pada poin “a”, melalui Pengumuman Nomor ; 013/TIMSEL/C-BAWASLU/SB/V/2018, menjadi 20 (dua puluh) orang, yang kembali mengacu pada Kebutuhan yaitu dihitung dari jumlah Anggota BAWASLU Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 5 orang;

c. Bahwa, pada tanggal 5 Juni 2018 melalui Pengumuman Nomor ; 17/Timsel-Bawaslu Prov.SB/VI/2018, Timsel mengumumkan nama-nama Calon Anggota BAWASLU Provinsi Sulawesi Barat yang lulus Tes Kesehatan dan Wawancara sebanyak 4 (empat) orang, dan atau 2 (dua) kali kebutuhan, yaitu dengan kembali menghitung dari jumlah kebutuhan pada seleksi berjalan yakni sebanyak 2 (dua) orang;

d. Bahwa, dalam menetapkan calon Anggota BAWASLU Provinsi Sulawesi Barat, Timsel tidak memperhatikan dan atau tidak mempertimbangkan Rekam Jejak Calon, sehingga dalam Pengumuman sebagaimana dimaksud pada poin “c”, terdapat nama-nama calon yang pernah dijatuhi sanksi oleh DKPP karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelanggara Pemilu, masing-masing :

– Sdr. Ardi Trisandi, S.PdI; dijatuhi Sanksi berupa Peringatan Keras oleh DKPP RI;

– Sdri. Fitrinela Patonangi, SH., MH; dijatuhi Sanksi berupa Pemberhentian Sementara oleh DKPP RI;

e. Bahwa, ketidak konsistenan Tim Seleksi dalam mengambil Keputusan sebagaimana dimaksud pada poin a, b, dan c, serta dengan meloloskan calon sebagaimana dimaksud poin “d”, adalah merupakan tindakan yang tidak taat asas, Berkepastian Hukum, Tertib, Profesional, Efektif dan Efesien sebagaimana dimaksud dalam “Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Masa Tugas 2018-2023, pada BAB II angka I huruf “A” ;

Saran

1. Dimohon kepada BAWASLU RI untuk membatalkan hasil Seleksi Calon Anggota BAWASLU Provinsi Sulawesi Barat; dan/atau

2. Tidak melakukan Uji Kepatutan dan Kelayakan terhadap nama-nama calon Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat tersebut diatas; dan/atau

3. Mendisklufikasi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud poin “d”, diatas;

3. Bukti – bukti ;
a. Pengumuman Nomor ; 011/TIMSEL/C BAWASLU/SB/V/2018;
b. Pengumuman Nomor ; 013/TIMSEL/C-BAWASLU/SB/V/2018;
c. Pengumuman Nomor ; 17/Timsel-Bawaslu Prov.SB/VI/2018 ;
d. Daftar Hasil Tes Peserta
e. Putusan DKPP/ Maklumat No ; 49 & 69/DKPP-PKE-IV/2015
f. Putusan DKPP/Maklumat No ; 100/DKPP-PKE-VI/2017
g. Foto Copy KTP Indentitas Pelapor

Saya menyatakan bahwa isi laporan ini adalah yang sebenar-benarnya dan saya bersedia mempertanggunjawabkan dihadapan hukum.

P E L A P O R

M A S R A M

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *