Sebagian Langkah Pemkab Majene Dinilai Gegabah Tangani Covid 19

  • 5 Apr 2020
  • Majene
  • R Fajar Soenoe
  • 1003
Gambar Sebagian Langkah Pemkab Majene Dinilai Gegabah Tangani Covid 19

Mapos, Majene — Sebagian langkah kebijakan Pemerintah Kabupaten Majene dinilai gegabah oleh beberapa kalangan dalam menangani Corona Virus Desease (Covid) 19.

“Pahami dulu apa masalahnya, lalu pikirkan jalan keluar yang akan dilaksnakan. Persoalan virus Covid 19 di Majene itu, bukan wilayahnya yang bermasalah, karena virus corona tidak ada di Majene. Artinya, potensi virus ini hanya akan ada kalau dibawa oleh orang dari luar, baik itu penduduk Majene yang pulang kampung, maupun orang luar yang mampir ke Majene,” kata Wakil Ketua DPRD Majene, Adi Ahsan, Minggu (05/04/2020).

Dikatakan, pihaknya tidak bermaksud mengatakan bahwa bagi-bagi masker dan menyemprot rumah warga dengan cairan disinfektan bukan jalan keluar yang terbaik.

“Tapi, kami ingin menekankan bahwa, penyadaran manusia atau penduduk Majene, kesiapan tenaga medis dan kelengkapan fasilitas-sarana medis itu jauh lebih penting,” tegasnya.

Penyadaran manusia dia maksudkan agar penduduk Majene dapat menjadi relawan mandiri dalam melawan virus corona.

“Sadar cuci tangan setelah memegang benda yang berpotensi dihinggapi virus corona, khususnya uang. Sadar membatasi urusan yang tidak terlalu penting diluar dan lebih banyak tinggal di rumah. Sadar mengikuti anjuran pemerintah untuk tidak berkumpul, dan mengadakan acara yang melibatkan banyak orang. Sadar untuk tidak bepergian dulu ke daerah zona merah. Sadar untuk mengontrol setiap pendatang yang masuk ke wilayah masing-masing untuk dilaporkan ke pihak yang berkepentingan,” ungkap Adi Ahsan.

Selain itu, kesiapan SDM dan fasilitas sarana medis juga harus memadai jika dibutuhkan.

“Sebaiknya, pemerintah Majene membentuk tim khusus tenaga medik yang menangani Covid 19 yang SDMnya benar-benar mumpuni dibidangnya. Mulai dari Puskesmas sampai ke RSU, karena resikonya berbahaya, maka insentif tambahan wajib disipakan pemerintah, dan memastikan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai. Memastikan ruang isolasi yang cukup di rumah sakit. Segera mengadakan alat tes Covid 19. Saya kira ini yang lebih urgen,” ucap Adi Ahsan.

Dan yang paling terakhir, katanya, pemerintah Majene harus terlebih dahulu merancang estimasi kebutuhan anggaran untuk melaksanakan program-program tersebut.

“Jika diperlukan, ada baiknya dibicarakan bersama DPRD. Kalau DPRD tidak penting untuk diajak bicara bersama, ya tidak apa-apa. Silahkan saja,” tegas Adi Ahsan.

Selain teknis penanganan Covid 19 yang menjadi perhatian Wakil Ketua DPRD Majene ini, juga pergeseran anggaran secara mandiri di OPD yang diinstruksikan oleh Bupati Majene dia anggap belum dikaji secara matang.

Ia menyebut, Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sedang berjalan maupun yang belum dihentikan sementara oleh pemerintah pusat adalah isyarat, jika saja Pemda sudah tak lagi punya dana altetnatif, maka dana DAK fisik dapat dipertimbangkan untuk digunakan.

“Ditambah lagi dana PIlkada yang mencapai Rp25 miliar juga dapat dialokasikan untuk kepentingan penanganan Covid 19. Bahkan, bisa ditarik sebagian untuk membiayai tukang becak, pengemudi ojek dan masyarakat miskin lainnya yang butuh perhatian kita semua. Pilkada sudah pasti diundur,” katanya.

“Memang berat untuk mengutarakan semua ini, tapi yang saya lakukan adalah demi untuk kepentingan Majene dan masyarakatnya kedepan,” imbuhnya.

(*)