SDK : Kalau Keinginan Gubernur Dipaksakan, Akan Cederai Stabilitas

Berita Utama

Mapos, Mamuju – Pemerintah Provinsi (Pemprov) tidak semestinya berhadapan dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Karena provinsi adalah bagian lebih besar dari satu wilayah. Dengan demikian, provinsi harus mampu memikirkan tingkat kesejahteraan diseluruh wilayahnya.

“Jika di Sulbar, tentu harus mensejahterakan rakyatnya yang ada di enam kabupaten. Bagaimana menciptakan keseimbangan dan kelajuan ekonomi di daerah agar tidak timpang. Itu yang paling penting dilakukan provinsi.  Satu sisi, kabupaten tentu hanya memikirkan inter koneksi diantara wilayahnya,” tutur Ketua DPD Partai Demokkrat Sulbar, Suhardi Duka (SDK) usai berbuka puasa dengan para wartawan di kediamannya, Senin (11/06/2018).

Ketua DPD Partai Demokrat Sulbar, Suhardi Duka

Menurutnya, jangan pernah ego berpikir soal Partisipasi Interest (PI). Yang terjadi sekarang di Sulbar, katanya, terkesan provinsi hanya memikirkan dirinya sendiri dan menafikan Majene. Padahal Kabupaten Majene adalah bagian dari Sulbar.

“Begitu juga Majene. Tidak dapat mengklaim bahwa blok sebuku adalah sumber daya penuh yang mereka miliki. Karena kita NKRI. Seluruh pendapatan nasional adalah bagian dari daerah-daerah yang ada di dalamnya. Sehingga walaupun daerah tertentu tidak punya minyak, tapi selalu mendapat Dana Bagi Hasil (DBH) per tahun dari wilayah yang punya minyak. Porsi pembagiannya ada,” tutur SDK.

Mengenai kasus PI blok Sebuku, SDK menilai, posisinya adalah lex specialis dari aturan yang ada. Karena dilandasi oleh MoU, tidak sepenuhnya menggunakan UU 23 dan Permen 37. Ini disebabkan lahirnya dasar hukum yang tidak dimiliki daerah-daerah lain.

“Sehingga sifatnya lex specialis, yaitu MoU antara Kalsel dengan Sulbar. Sebab kalau tidak diatur secara damai, tentu mungkin saja Kalsel dan Sulbar tidak dapat sama sekali. Terserah hasil dipengadilan kalau sengketa terus,” katanya.

SDK menyarankan masalah ini harus disingkapi dengan kepala dingin. Dan harus juga memperhatikan kondisi stabilitas di Majene saat ini. Apalagi yang bergerak di Majene bukan hanya aktivis, mahasiswa dan pemerintahnya. Tapi seluruh rakyat Majene menggugat.

Nah kalau sudah rakyat yang turun ke jalan, ini harus betul-betul diperhatikan. Gubernur harus mengakomodir aspirasi itu. Di Majene itu gerakan rakyat. Indonesia sudah punya pengalaman terkait gerakan rakyat. Stabilitas segala-galanya,” tegas SDK.

Gubernur, lanjutnya, jangan pernah menanggap Majene Pabali-bali atau nakal. Karena konsultasi ke pusat tanpa koordinasi dengannya. Tentu tidak berkoordinasi, sebab konsultasi ke Jakarta itu berkaitan dengan pernyataan Gubernur terkait PI.

“Kalau keinginan Gubernur dipaksakan, akan mencederai stabilitas dan mencederai kerjasama Majene dengan Pemprov Sulbar. Majene akan menganggap, apa gunanya mereka berprovinsi? Mereka merasa tidak diayomi Pemprov,” imbuhnya.

Secara politis, SDK mengaku sudah menginstruksikan seluruh kader partai terutama para legislatornya untuk mengawal sebaik-baiknya masalah ini.

“Saya sudah instruksikan seluruh fraksi Demokrat di wilayah masing-masing untuk memperjuangkan keadilan itu. Berpegang pada MoU yang ada,” kunci SDK.

(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *