Rancang Bangun Gedung DPR Mandek

Nasional

DPR terus melanjutkan pembangunan gedung baru dan alun alun demokrasi tahap kedua lewat RAPBN 2019 meskipun anggaran pembangunan tahap pertama 2018 masih belum bisa dicairkan.

Mapos, Jakarta – DPR mengajukan tambahan anggaran Rp 640,86 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019 untuk pembangunan gedung baru dan alun-alun demokrasi tahap kedua. Namun, rencana pembangunan itu terancam sulit dilanjutkan akibat anggaran pertama Rp 601,9 miliar belum juga cair hingga kini.

Dari usulan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Sekretariat Jenderal DPR 2019 diketahui mencapai Rp 640,86 miliar itu merupakan bagian dari total anggaran yang diajukan sebesar Rp 7,7 triliun. Usulan anggaran Rp 640,86 miliar tersebut terdiri dari Rp 359,27 miliar untuk pembangunan gedung kantor DPR dan poliklinik serta Rp 281,58 miliar untuk alun-alun demokrasi. Jumlah itu naik Rp 38,9 miliar dari anggaran tahap pertama Rp 601 miliar di APBN 2018 yang merupakan bagian dari total anggaran Rp 5,7 triliun.

Untuk pengelolaan dan pembangunan sejumlah fasilitas DPR, Setjen DPR juga meminta tambahan Rp 957,7 miliar. Komponen jumlah itu, misalnya, untuk pembangunan tambahan ruang kerja dan rumah dinas 15 anggota tambahan DPR periode 2019-2024 di Kalibata. Seperti diketahui, jumlah anggota DPR akan bertambah menjadi 575 orang dari 560 orang.

Pelaksana Tugas Setjen DPR Damayanti di Jakarta, Minggu (15 4 2018), mengatakan, rencana gedung baru DPR dan alun-alun demokrasi sejauh ini terhambat karena belum ada kepastian anggaran. Meski pemerintah setuju Rp 601 miliar di APBN 2018, hingga kini, dana perencanaan dan manajemen konstruksi belum cair. Akibatnya, proses pembangunan gedung terancam tak maksimal. Damayanti mengatakan, ada kemungkinan Rp 640 miliar di RAPBN 2019 akan berubah setelah dibahas bersama pemerintah. ”Hingga kini, kami belum mulai, wong Rp 601 miliar belum cair. Kami tetap mengajukan anggaran, tetapi harus dilihat terjadi atau tidaknya. Tanpa persetujuan pemerintah, ya, tak bisa mulai,” kata Damayanti.

Salah satu penyebab dana pembangunan gedung baru DPR belum cair adalah kebijakan moratorium pembangunan sarana dan prasarana pemerintah serta pembelian lahan oleh Presiden Joko Widodo. ”Kami masih berharap siapa tahu uangnya keluar tahun ini. Presiden tentunya harus adil karena bukan kami minta,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR Anthon Sihombing mengatakan, anggaran gedung baru dan alun-alun demokrasi tetap diajukan meski anggaran tahap pertama 2018 belum cair. Pasalnya, alokasi anggaran tahap pertama sudah masuk di APBN 2018. Karena itu, jika anggaran kelak dicairkan, pembangunan bisa dilanjutkan.

Anthon mengatakan, gedung baru dibutuhkan DPR karena kondisinya tak layak.

Janggal

Peneliti di Forum Masyarakat Peduli Parlemen, Lucius Karus, menilai janggal sikap DPR mengajukan usulan anggaran pembangunan tahap kedua saat anggaran pertama belum cair. Seharusnya hal itu disikapi DPR dengan menunda atau bahkan membatalkan anggaran. Kejanggalan lain, DPR terus mengajukan anggaran tanpa menjelaskan total anggaran untuk menyelesaikan pembangunan dan berapa tahap anggaran akan diajukan. ”DPR tak pernah transparan menjelaskan,” tambahnya.

Selain itu, DPR yang selama ini mengeluhkan kondisi gedung dan mangan tak lagi layak seharusnya memprioritaskan pembangunan gedung, bukan sekaligus membangun alun-alun demokrasi. Di tengah keterbatasan anggaran, sikap DPR jadi boros.

Kejanggalan-kejanggalan tersebut, ditambah kinerja DPR yang memprihatinkan, membuai publik sulit mendukung rencana DPR. Apalagi, anggaran diajukan di tahun politik sehingga muncul kecurigaan proyek justru disalahgunakan.

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Yenny Sucipto berpendapat, DPR seharusnya malu mengusulkan anggaran. Hal ini karena, selain kinerja legislasi DPR, juga banyaknya anggota DPR terjerai korupsi. ”Akibatnya, masyarakan tak akan pernah percaya lagi DPR,” katanya seraya mendesal Presiden Jokowi untuk menolak usulan anggaran pembanguna gedung DPR.

(Tulisan ini telah dimuat oleh Kompas edisi Senin 16 April 2018)

(***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *