Program Kotaku Sasar 8 Kelurahan dan 2 Kecamatan

Majene

Mapos, Majene – Saat ini Kabupaten Majene masih menghadapi tantangan pembangunan dan pengembangan permukiman khususnya pada kawasan kumuh. Walaupun tingkat kekumuhan kawasan di Kabupaten Majene tergolong kumuh ringan dan kumuh sedang, namun berdasarkan Surat Keputusan Bupati MajeneTahun 2017, terdapat 54,20 Ha pemukiman kumuh yang tersebar di delapan kelurahan dan dua kecamatan, yang mana masih membutuhkan penanganan secara komprehensif dan terintegrasi dalam upaya peningkatan kualitas permukiman kumuh sehingga tidak meningkat statusnya menjadi kumuh berat.

Demikian dikatakan Bupati Majene Fahmi Massiara dalam sambutannya saat peresmian BDI tahun anggaran 2017 program kota tanpa kumuh (Kotaku) Kabupaten Majene
(17/4/2018).

Penanganan permukiman kumuh menjadi tantangan yang relatif kompleks bagi pemerintah pusat maupun daerah, karena ketersediaan hunian dengan lingkungan yang layak merupakan hak dasar yang harus dijamin pemenuhannya oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara.

“Untuk itu, Pemerintah menetapkan penanganan perumahan dan permukiman kumuh sebagai Target Nasional yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang dikenal dengan Target Universal Access 100-0 -100, dengan makna pencapaian 100 % akses air minum layak, 0 % kawasan kumuh dan 100 % akses sanitasi layak,” ungkap Fahmi.

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan, bahwa pemukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidak teraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Sedangkan perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

“Program Kataku sebagaimana kita ketahui merupakan transformasi dari Program PNPM Mandiri Perkotaan yang secara program berakhir pada tahun 2014 yang lalu, selanjumya Kementerian PUPR melanjutkan semangat program ini dengan nama Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang bertujuan meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di pemukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan,” sebut Fahmi Massiara.

Penerima bantuan dana investasi  (BDI) Program Kotaku 2017, sebagian besar adalah kelurahan yang berada di pesisir pantai yaitu Kelurahan Pangali-ali, Rangas. Totoli dan Banggae. Seluruh kelurahan ini berada di kawasan pesisir pantai yang sebagian besar dihuni oleh nelayan dan penduduk dengan penghasilan menengah kebawah. “Hal ini harus mampu kita tangani dan menjadi target penanganan kita bersama,”

Bupati Fahmi berharap pemanfaatan BDI ini betul-betul dapat dimaksimalkan dan dilaksanakan sesuai kebutuhan di masing-masing kawasan dan mengacu kepada rencana penanganan yang telah disepakati. “Serta saya mengimbau kepada masyarakat penerima BDI yang ada agar lebih proaktif, sehingga pemberdayaan masyarakat, dapat terlaksana dengan baik. Dengan adanya bantuan ini. melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU), akan sangat membantu dalam memberdayakan masyarakat Kelurahan penerima BDI ini, sehingga betul-betul bermanfaat bagi masyarakat,”

Lebih jauh harapan Fahmi, program dan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang akan dilakukan melalui dana yang bersifat stimulan dapat dioptimalkan melalui upaya kolaborasi program maupun kolaborasi sumber pendanaan lainnya, seperti melalui donatur, CSR dari pihak swasta maupun dari swadaya masyarakat sendiri.

“Artinya diharapkan masyarakat hendaknya dapat memahami paradigm baru bahwa upaya penanganan kawasan kumuh bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, namun menjadi tanggung jawab bersama semua pihak.

“Kepada lurah selaku pembina dan pimpinan di wilayahnya saya mengimbau, supaya selalu mendorong terwujudnya situasi yang kondusif di tengah-tengah masyarakat, sekaligus melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap proses pelaksanaan kegiatan nantinya. Saya tidak ingin mendengar ada timbul miss koordinasi dan miss komunikasi antara lurah dengan BKM maupun KSM selaku pengelola BDI. Seorang lurah memiliki kewenangan untuk meminta infomasi maupun laporan, baik lisan maupun tertulis dari koordinator BKM terkait pelaksanaan program Kotaku di wilayahnya, sekaligus memfasilitasi ketika terjadi permasalahan dalam pelaksanaan program,” tegas Fahmi Massiara.

Bupati Majene minta kepada seluruh penerima BDI untuk dapat melaksanakan penyaluran dana ini dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. ”Kepada Saudara Koordinator BKM dan KSM, saya juga berharap hendaknya dalam pelaksanaan kegiatan betul-betul mengacu kepada ketentuan yang berlaku, melakukan koordinasi intensif dengan pihak-pihak terkait, mulai dari tahap perencanaan sampai pelaksanaan, sehingga output kegiatan dapat dipertanggung jawabkan baik kepada masyarakat maupun kepada aparat pemeriksa nantinya.”

Menyikapi salah satu Prinsip Dasar Program Kotaku yakni “Pemda sebagai Nahkoda”, Fahmi berharap kepada pimpinan OPD terkait, camat, serta Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk melakukan pemantauan dan evaluasi sejauh mana pengalokasian BDI di masing-masing desa/kelurahan efektif dalam pengurangan luasan kawasan kumuh, sehingga proses menuju target 0% Kawasan Kumuh tahun 2019 dapat terealisasi.

Tak lupa Fahmi berharap kepada Kasatker Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat, untuk desa/kelurahan yang pada tahun ini belum mendapatkan alokasi BDI, kiranya dapat dialokasikan pada tahun berikutnya termasuk tambahan alokasi dana untuk lokasi kawasan yang luasan kumuhnya belum tertangani secara optimal.

(ipunk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *