Polisi Mediasi Kisruh Balai Keselamatan Kerja

Mamuju Utara

Mapos, Mamuju – Kisruh soal bangunan balai keselamatan kerja di Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara yang dikeluhkan oleh masyarakat setempat, membuat jajaran Polres Mamuju Utara melakukan upaya mediasi antara masyarakat di bawah tokohnya H. Harun dan pihak proyek balai keselamatan kerja melalui sekretarisnya Yustinus Upe.

Menurut Kapolres Mamuju Utara AKBP I Made Ary Pradana mengatakan, Senin (26/2/2018) sekitar pukul 10.00 WITA dirinya bersama Kasat Reskrim, Kasat Intel, Kapolsek Bambalamotu, camat Bambalamotu dan tokoh masyarakat muslim telah dilakukan upaya mediasi dengan pihak proyek balai keselamatan.

Kapolres Matra AKBP I Made Ary Pradana Mediasi Kisruh Balai Keselamatan Kerja.

Dari hasil pantauan di lapangan yang dilakukan secara bersama sama dapat ditarik simpul antara lain, pembangunan Balai Keselamatan sudah memiliki IMB yang di keluarkan oleh Kabupaten Pasangkayu No : 640/97/IMB/B/2/01-B.02/IX-2017/DPMPTSP.

“Kami cek kembali prosedur perolehan izin tersebut, ternyata sudah ada rekomendasi dari camat, rekomendasi desa, rekomendasi dusun serta dilengkapi dengan persetujuan masyarakat sekitar lokasi,” ungkap I Made Ary Pradana.

Ada kekhawatiran dari H. Harun yang mengaku sebagai tokoh masyarakat, bahwa pembangunan balai keselamatan akan dijadikan tempat Ibadah.

Kapolres Matra AKBP I Made Ary Pradana memberikan masukan kepada pihak pengembang.

Dalam mediasi, kata I Made Ary Pradana oleh pimpinan proyek dan sekaligus pengendali balai keselamatan menjamin bahwa tidak akan menjadikan bangunan tersebut diluar peruntukan selain yang sudah tertuang dalam IMB.

Dalam pertemuam itu terungkap bahwa kekecewaan H. Harun muncul lantaran pihak desa, kecamatan, dan pemerintah tidak pernah mensosialisasikan pembangunan, dan baru mengetahui bahwa proses pembangunan Balai Keselamatan tersebut sudah melakukan prosedur dan mendapat persetujuan mulai dari tingkat dusun sampai kabupaten setelah ada desakan darinya.

Menurut Made Ary, timbulnya perselisihan karena adanya issue sosialisasi.

“Setelah kami fasilitasi kedua belah pihak akhirnya menyamakan persepsi terkait pembangunan tersebut,” kata I Made Ary Pradana.

Intinya, kata I Made Ary Pradana, pihak Polres Matra menyarankan agar pihak pengembang memasang informasi tentang IMB, selain itu juga diwajibkan memasang design bangunan yang akan di bangun dalam bentuk baliho sehingga tidak menimbulkan salah persepsi dikalangan masyarakat.

“Permintaan kami selaku aparat penegak hukum disetujui oleh pihak Balai Keselamatan dan pengembang. Serta masyakarat dipersilakan membantu dan memantau proses pembangunan tersebut dan pihak pengembang secara terbuka akan menjalin komunikasi dengan masyarakat sekitar tentang proses pembangunannya,” terangnya.

mediasi berjalan lancar dan damai, berpose bersama.

“Alhamdulillah, mediasi berjalan lancar dan damai. Kedua belah pihak telah menyetujui kesepakatan damai tersebut antara H Harun selaku tokoh masyarakat dan pengembang,” ucap Made Ary Pradana.

(usman)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *