Polemik TPP, Perlu Kehati-hatian

Majene

Mapos, Majene – Lima bulan belakangan terhitung per Januari 2018, kelesuan mewarnai kinerja aparatur sipil negara (ASN) disejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Pasalnya, honor atas sejumlah kegiatan tidak terbayarkan dengan alasan pemerintah daerah akan menerapkan tambahan penghasilan pegawai (TPP).

Dalam rapat internal anggaran oleh eksekutif dan legislatif di Kantor DPRD Majene Kamis (4/5/2018) terungkap bahwa TPP tidak masuk dalam
Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS).

“TPP tidak pernah tertuang dalam KUA PPAS sehingga perlu ada kehati-hatian sebelum melangkah. Karena bisa teganjal di aturan,” kata Abd Watip – Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Pemkab Majene.

Meskipun demikian, dia mengakui bahwa diantara semua Kabupaten yang ada di Sulbar hanya Kabupaten Majene yang belum menerapkan TPP.

Abd Watip mengusulkan agar pihak terkait berkonsultasi ke pusat. “Perlu kehati-hatian dalam penerapkan TPP,” tegasnya.

Pada tempat yang sama, salah seorang anggota dewan Majene, Yahya Nur mengatakan dirinya prihatin dengan kondisi ASN dan tenaga honorer yang ada dikabupaten Majene. “Kasihan mereka sekarang tidak terima honor. Apakah kita tega melihat kondisi tenaga honorer? Kasihan – Subhanallah,” ungkap Yahya Nur sambil geleng-geleng kepala.

Senada dengan salah seorang anggota setempat lainnya, Marsuki Nurdin. Dia berharap agar TPP bisa terealisasi sehingga tidak terjadi kelesuan ASN maupun tenaga honorer dalam bekerja.

Pada tempat terpisah, Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Aliansi Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Apkan) Kabupaten Majene Masse Sarebong menyatakan, kalau mau bijak menyikapi soal TPP, pemerintah diharap tidak serta merta menahan honor-honor yang menjadi hak ASN maupun tenaga honorer.

“Kita jangan langsung tahan honor-honor mereka dengan alasan menunggu regulasi Perbup. Bayarkan saja dulu sambil menunggu regulasinya disahkan. Bila dirasa terkesan buru-buru, nanti pada tahun 2019 nanti diterapkan,” saran Masse Sarebong.

Disinggung soal kelesuan mendera ASN di setiap OPD, Masse Sarebong menyebut, dari hasil pantauan Apkan terungkap hampir semua ASN maupun honorer mengeluh.

“Terutama honorer. Kasihan mereka. Upah hanya Rp350 ribu perbulan akan sangat berarti untuk menutup biaya transpor mereka untuk melayani masyarakat,” ungkap Masse.

Dia berharap pemerintah menggunakan nurani sebelum menelorkan kebijakan maupun aturan.

(ipunk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

loading...