PMII Mamuju Gelar Aksi “Menolak Lupa”

Mamuju

Mapos, Mamuju – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Mamuju menggelar aksi unjuk rasa didua tempat. Pemda Mamuju dan DPRD.

Mahasiswa menuntut kepada kedua lembaga itu agar segera mencarikan solusi dari permasalahan banjir bandang beberapa hari yang lalu, tepatnya Kamis (22/3/2018).

Dua lembaga ini dituding yang paling bertanggung jawab atas musibah itu. Akibat dari kejadian itu, ratusan warga harus kehilangan tempat tinggal. Bukan hanya itu saja, musibah banjir juga merenggut salah seorang anggota Polri yang bertugas di Polres Metro Mamuju.

Buruknya dranaise menjadi issue aksi mahasiswa. Mereka menuntut agar segera dicarikan solusi yang tepat agar kejadian itu tidak terulang lagi.

“Segera bangun bronjong dan normalisasi sungai,” ujar koordinator aksi Irwan Ade Saputra. Senin (2/4/2018).

Menolak lupa, itu kata yang tertulis di spanduk mahasiswa. Tulisan itu mengingatkan dua lembaga untuk segera mencari jalan keluar terkait permasalahan banjir di Mamuju.

Sentral issue itu diperuntuhkan untuk dua lembaga yang memiliki peran penting.

“Mengingatkan dewan yang terhormat dan Pemda Mamuju untuk tidak berleha-leha dalam perjalanan keluar kota. Namun bagimana secepatnya mengurus permasalah di dalam kota Mamuju,” terang Irwan.

Sementara itu, Wakil Bupati Mamuju H. Irwan Pababari menyambut baik kedatangan adik-adik mahasiswa.

“Selamat datang Masyarakat Mamuju. Selamat datang adik-adik Mahasiswa. ini adalah bagian dari pekerjaan kita bergerak dalam rangka untuk kepentingan masyarakat yang terkena banjir,” terang Irwan.

Ia menjelaskan, adapun dana 250 itu diperuntukkan untuk penguatan posko yang ada di Mamuju.

Sementara beras yang disumbangkan Wakapolri kata Irwan, masih diamankan dan akan dilakukan penyaluran sebagaimana mestinya.

“Untuk sementara, kami akan melakukan pendataan administrasi secara transparan kepada masyarakat dan mahasiswa,” pungkasnya.

PMII Mamuju Gelar Aksi di depan Kantor DPRD Mamuju.

Adapun tuntutan dari mahasiswa diantaranya :

1. Bupati harus tegas dan serius terkait dengan buruknya sistem drainase perkotaan yang mengakibatkan genangan air dihampir semua sudut Ibu Kota Mamuju

2. Tindaki yang melanggar IMB, dan melanggar PP NO 38/2011 tentang sungai-sungai 10-20 meter dari bibir sungai, sampai dilarang untuk dibanguni (milik Negara)

3. Menegaskan OKNUM penyempitan sungai karema dan sekiranya ( Hotel Berkah ) dan di beberapa titik dalam kota, harus ditindaki karena menghambat aliran sungai

4. Secepatnya bronjong dan normalisasi sungai di seluruh aliran pinggiran sungai kota Mamuju

5. Tegakkan PERDA, stop penanaman pohon sawit di kota Mamuju jika tidak mempunya Izin, Pohon langsung tebang karena berdampk pada lingkungan

6. Fungsi DPRD Mamuju tidak berjalan yakni legilasi, anggaran dan pengawasan

7. Bersihkan sampah di aliran Drainase, kanal besar, muara sungai

8. Mamuju Mapaccing harus terwujud, jangan hanya slogan

9. Anggaran 250 juta Untuk Korban banjir harus di salurkan secara transfaran.

(usman)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *