Pidana Adat Masuk RUU KUHP

Nasional

Mapos, Jakarta – Pemerintah dan DPR akan mengatur pidana hukum adat dalam KUHP. Ketua Tim Perumus Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP, Muladi, mengatakan hukum adat merupakan salah satu karakter hukum yang masuk dalam RUU KUHP. Dalam pembahasan di parlemen, disepakati untuk memenuhi asas legalitas, akan dibuat kompilasi hukum adat yang nantinya menjadi sumber.

Pelaksanaan pidana hukum adat nanti menurut Muladi akan berlaku di daerah dimana hukum adat itu berasal dan akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Beberapa daerah yang memiliki hukum adat adalah Bali, Minangkabau, Sulawesi Selatan, dan Papua. Delik pidana hukum adat pada intinya mengatur masyarakat hukum adat sebagai satu kesatuan kosmos yang seimbang. Ketika ada pelanggaran pidana adat, keseimbangan itu terganggu. Sanksi adat berfungsi mengembalikan ketidakseimbangan kosmos itu.

Pengaturan pidana hukum adat termaktub dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) RUU KUHP. Ketentuan itu mendefenisikan hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum yang hidup dalam masyarakat itu berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam KUHP dan sesuai dengan Pancasila, UUD1945, HAM, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.

Muladi menyebut ancaman pidana bagi pihak yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam pidana hukum adat yakni harus memenuhi kewajiban adat. Jika itu tidak mampu dipenuhi maka bisa dikenakan pidana pengganti. Menurutnya pengaturan pidana hukum adat dalam KUHP perlu dilakukan karena itu amanat konstitusi.

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang diatur dalam UU,” kata Muladi mengutip Pasal 18B ayat (2) UUD1945 dalam kegiatan diskusi di Jakarta, Rabu (3/5/2018).

Muladi menjelaskan tidak semua hukum adat bisa diadopsi. Pasal 2 ayat (2) RUU KUHP menetapkan syarat yang harus dipenuhi diantaranya sesuai dengan Pancasila, UUD1945, HAM, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab. Jika nanti ada pihak yang merasa dirugikan atas ketentuan itu, mereka bisa mengajukan uji materi ke MK. Begitu pula jika pidana hukum adat itu sudah dituangkan dalam bentuk Perda, masyarakat bisa mengajukan gugatan.

Tapi aturan mengenai pidana hukum adat ini tidak langsung berlaku ketika RUU KUHP diterbitkan, Muladi menyebut ada jangka waktu dua tahun. Setelah RUU KUHP disahkan, pemerintah bertugas untuk membentuk kompilasi hukum adat, penyusunannya dilakukan secara cermat dan hati-hati melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Anggota Komisi III DPR, Erma Surya Ranik, mengatakan dalam pembahasan RUU KUHP ada sejumlah isu penting yang belum disepakati salah satunya ketentuan Pasal 2 mengenai penerapan asas legalitas dan hukum yang hidup dalam masyarakat. Jika Pasal 2 RUU KUHP itu disetujui, pemerintah harus membentuk sejumlah peraturan teknis seperti Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur khusus pidana adat, dan Peraturan Presiden (Perpres) untuk identifikasi dan kompilasi hukum adat.

Ditambahkan Erma, pemerintah daerah dimandatkan untuk menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang pidana hukum adat. “Saya usul Perda ini di diterbitkan pada tingkat kabupaten agar bisa dijalankan dan mengeksekusi putusan peradilan adat,” urai politisi Partai Demokrat itu.

Selain itu Erma menekankan pentingnya menetapkan institusi yang akan menjalankan eksekusi sebagaimana putusan peradilan hukum adat. Dia menyebut ada peradilan adat di daerah Kalimantan yang strukturnya diisi oleh politisi, bahkan memutuskan untuk mendukung pasangan calon kepala daerah yang diusung partai tertentu. Struktur adat itu juga punya kewenangan untuk menetapkan sanksi, misalnya ketika terjadi konflik tanah dengan korporasi.

Oleh karenanya Erma mengusulkan agar pembahasan pidana adat ini dilakukan secara mendalam dan tidak buru-buru. “Kami Fraksi Partai Demokrat secara umum mendorong agar RUU KUHP didalami kembali, tidak usah buru-buru karena isinya sangat rumit,” usulnya.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Sulistyowati Irianto, mengingatkan agar hati-hati dalam merumuskan pidana hukum adat dalam RUU KUHP. Hukum adat sifatnya tidak kaku; hukum adat itu dinamis dan bergerak mengikuti perkembangan zaman. Dalam perspektif budaya, unsur hukum yang sukar berubah bersinggungan dengan unsur kebudayaan inti seperti ideologi, termasuk apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan perempuan dan pria. “Hukum adat bukanlah hukum yang sekali dibuat selamanya akan tetap tinggal. Hukum adat selalu berubah,” paparnya.

(Sumber: Hukumonline)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *