Perawat Honorer Minta Jadi CPNS, Plt Bupati Polman: Keputusan Ada di Pusat

Kesehatan

Mapos, Polman – Ratusan perawat honorer yang tergabung dalam Gerakan Aksi Solidaritas Seluruh Perawat Honorer se Kabupaten Polman dalam aksinya pada Senin (7/5/2018) menuntut agar pemerintah daerah dapat memperhatikan nasib dan kesejahteraan mereka. Diantara adalah agar dapat diangkat menjadi CPNS.

Menanggapi tuntutan itu, Plt Bupati Polman Amujid menyampaikan bahwa pengangkatan CPNS merupakan kewenangan penuh pemerintah pusat, Pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan apalagi mengangkat tenaga honorer menjadi CPNS.

“Pengangkatan dari honorer menjadi CPNS tentu harus sesuai ketentuan yang berlaku dan itu sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat,” ujarnya. Rabu (9/5/2018).

Pemerintah daerah hanya mengusulkan dan itu sudah kita lakukan. Namun lagi-lagi keputusan sepenuhnya berada di pusat.

“Kalau undang-undang ASN sudah direvisi dan memungkinkan untuk pengangkatan dari tenaga honorer menjadi CPNS tentu akan dilakukan,” kata Amujid.

Namun demikian, jelas Amujid, pengangkatan CPNS ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi salah satunya batasan usia. Satu syarat saja tidak terpenuhi kemungkinan tidak bisa diangkat dan syarat yang kedua adalah yang betul-betul honorer dibuktikan dengan SK honorer bukan sukarela.

Amujid mengajak tenaga honorer untuk selalu berdoa agar undang-undang ASN segera direvisi, sehingga honorer bisa segera diangkat menjadi CPNS.

“Sekali lagi kewenangan pengangkatan ada di pemerintah pusat,” tegasnya.

Menanggapi adanya intimidasi soal pemecatan, Amujib mengatakan bahwa itu tidak benar.

“Mereka semua adalah masyarakat kami. Selaku pemerintah daerah tidak mungkinlah ingin melihat warganya susah. Namun lagi-lagi kita kembali kepada aturan yang berlaku,” tuturnya.

Terkait tuntutan mereka akan melakukam mogok kerja bila bila tuntutan mereka tidak dipenuhi, Amujid berharap semoga itu tidak terjadi, pelayanan kesehatan harus tetap berjalan.

“Pelayanan kesehatan harus tetap berjalan, tidak boleh berhenti,” kata Amujid.

Kita nanti akan mendata, yang mana honorer dan sukarela. Mengapa pemerintah pusat tidak lagi mengangkat honorer dikarenakan keterbatasan anggaran. Pemerintah yang ada di daerah jelas harus mengikuti regulasi tersebut.

(toni)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *