Pencairan THR dan Gaji 13 adalah ‘Jebakan Batman’

Nasional

Mapos, Jakarta – Surat Edaran Kemendagri Nomor 3387/SJ tertanggal 30 Mei 2018 yang memerintahkan kepada seluruh kepala daerah untuk mengalokasikan dana APBD untuk THR dan Gaji ke 13 dikatakan sebagai jebakan betmen kepada pemerintah daerah seluruh Indonesia.

Sebab kata koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (ALASKA), Adri Zulpianto anggaran itu akan bermasalah terhadap hukum lantaran belum mendapat persetujuan DPRD.

“Surat perintah  Kemendagri tersebut yang memaksa alokasi APBD untuk THR dan Gaji 13  bisa di anggap sebagai anggaran ilegal karena belum mendapatkan persetujuan DPRD dan banyak melanggar undang-undang,” kata Adri secara tertulis, dilansit Selasa (5/6/2018) dari reportaserakyat.com.

Selain itu kata Adri, surat perintah Kemendagri tersebut seperti menggali lobang kuburan untuk mengubur kepala daerah yang  sudah mengalokasikan anggaran THR dan Gaji 13 PNS, artinya, ketika kepala daerah mengikuti surat  perintah menteri dalam negeri tersebut, maka  kepala daerah menjadi target makanan empuk aparat hukum seperti  KPK.

“Sebelum nasi menjadi bubur, ALASKA meminta Tjahjo Kumolo sebagai Menteri Dalam Negeri untuk membatalkan surat tersebut, karenaTHR dan Gaji 13 tidak tercantum dalam APBD 2018 supaya kepala daerah tidak menjadi pesakitan KPK,” ujar dia.

Tidak hanya itu, ALASKA juga mendesak Kementerian Keuangan, Sri Mulyani untuk segera membatalkan THR dan Gaji 13 ASN dan Honorer di lingkungan pemerintah pusat, karena hal ini hanya menjadi bentuk ketidak-adilan bagi ASN di tingkat daerah.

“Kalau THR dan Gaji 13, anggaran disediakan oleh pemerintah pusat, sedangkan THR maupun Gaji ke 13 untuk pemerintah daerah, alokasi anggaran disuruh cari sendiri dalam APBD,” pungkasnya.

Sebagai catatan, ALASKA terdiri dari Lembaga Kajian dan Analisa Keterbukaan Informasi Publik (Kaki Publik) dan Lembaga Center Budget Analysist (CBA).

(*)

Berita ini sudah tayang dengan judul “Tanpa Persetujuan DPRD, Pencairan THR dan Gaji 13 Melanggar Hukum” di reportaserakyat.com Selasa 5 Juni 2018

Foto ilustrasi THR, sumber ilustrasi: pantaudesa.com.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *