Penangkapan Mantan Penjabat Desa Karossa Diduga Penuh Rekayasa

  • 9 Feb 2018
  • Hukum
  • Sudirman Al Bukhori
  • 202
Gambar Penangkapan Mantan Penjabat Desa Karossa Diduga Penuh Rekayasa

Mapos, Mamuju – Penangkapan mantan penjabat Kades Karossa dan juga salah satu staf camat di Karossa terkait dugaan pungli sertifikat prona diduga penuh rekayasa.

Hasriani, Istri Kaharuddin Kahar melayangkan keberatan dengan melapor ke Propam Polda Sulbar karena adanya dugaan rekayasa penangkapan suaminya.

“Suami saya di rekayasa penangkapannya,”ujarnya saat ditemui di salah satu wisma di Mamuju. Jumat (9/2/2018).

Hasriani mengatakan, ada oknum yang sakit hati dengan suami saya dan menjebak dengan cara menyuruh seseorang mengambil sertifikat dan meletakkan uang di meja sebesar Rp. 1,4 juta. Padahal suami saya tidak meminta sepersenpun dari pengambilan sertifikat tersebut.

Anehnya lagi, kata Hasriani, uang di nomor seri yang diletakkan di meja sebelum penangkapan terhadap suami saya telah dicatat nomor serinya oleh oknum polisi yang bertugas di Polsek Tobadak dan pada saat penangkapan oknum itu ikut pula dalam penangkapan tersebut.

Hasriani menceritakan, ada seorang warga bernama Rahman yang diduga suruhan dari oknum polisi yang bertugas di Tobadak berinisial TO untuk mengambil sertifikat tanahnya. Warga ini membawa uang sebesar Rp. 1,4 juta. Uang itu telah dicatat nomor serinya sebelum disimpan di meja agar memudahkan polisi mengatahui uang itu walaupun tercampur dengan uang lainnya.

Ia melanjutkan, berselang 5 menit setelah pulangnya itu warga, tiba-tiba polisi datang menggerebek. “Penangkapan suami saya sudah diatur” jelas Hasriani.

Perlu diketahui, di tahun 2010, sebelum Kaharuddin menjabat Kades Karossa, ratusan warga membuat sertifikat redis bukan prona datang ke BPN di Mamuju namun hingga 2017 sertifikat itu tidak pula ada. Setelah Suami saya menjabat Kades Karossa mencoba mencarikan solusi dengan membantu warga agar sertifikat tersebut muncul.

“Puluhan juta uang warga habis hanya mondar mandir mengurus sertifikat dan hasilnya sertifikat itu tidak ada juga dikeluarkan oleh Pihak BPN. Bayangkan pak mulai tahun 2010 hingga 2017 masyarakat mondar mandir. Nanti Suami saya menjabat baru sertifikat itu bisa ada dan tidak ada sepersenpun uang yang diminta oleh suami saya. Warga memberikan hanya sebagai ucapan terima kasih bukan permintaan dari suami saya dan tidak ada patokan harga seperti yang disampaikan pihak penyidik polres Mamuju bahwa suami saya mematok per sertifikat Rp 700 ribu,” tuturnya.

“Seharusnya pihak Kepolisian harus jelih melihat persoalan ini. Bila dikatakan suami saya terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT), kenapa pihak yang memberikan uang kepada suami saya tidak ditangkap juga,” terangnya.

Hal senadapun dikatakan Kepala Desa Karossa Selereksi dan Kepala Dusun Mora Tengah, Rusli.

Mereka mengatakan, penangkapan Kaharuddin penuh dengan jebakan dan rekayasa.

“Saya kenal Kaharuddin. Orangnya tidak seperti yang dituduhkan, selama menjabat Kades Karossa sangat banyak membantu permasalahan warga,” tutur Selereksi dan Rusli.

Kami dan warga Karossa datang ke Mamuju ini sebagai bentuk keprihatinan kami. Apa yang disangkakan terhadap Kaharuddin itu tidak benar. Malahan ada 50 warga yang mengambil sertifiakt tanpa mengeluarkan sepersenpun biaya. Ini buktinya bahwa Kaharuddin tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan.

Berikut isi Surat Hasriani yang dikirimkan ke Polda Sulbar.

 

(toni)

 

 

 

Baca Juga