Pemprov Sulbar Tahan IUP OP, Ada Apa ?

Peristiwa

Mapos, Mateng – Direktur CV. Rafli mengeluhkan belum keluarnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) di Pemprov Sulbar.

Pada hal, izin Eksplorasi mulai dari Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemprov. Sulbar sudah Ia kantongi serta Kajian Amdal dari Unhas Makassar.

Surat Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV. Rafli.

Akibat tak kunjung dikeluarkannnya ijin operasi dari Pemerintah Provinsi Sulbar tentu saja sangat merugikan pihak pemilik ijin Eksplorasi maupun masyarakat lokal sebagai pekerja serta pembangunan di Karossa yang sangat membutuhkan bahan material berupa batu sungai. Terlebih lagi akan menghambat pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Direktur CV. Rafli, Ashari Latif yang ditemui wartawan mengatakan, meskipun Izin Eksplorasi sudah dikantongi. Namun hingga saat ini Izin Usaha Operasi Produksi (IUP OP) masih tergantung di provinsi, padahal syarat pengajuan izin Usaha Produksi sudah diajukan sejak bulan Agustus 2017 dan pihak DPMSTP Sulbar telah menyatakan persyaratan pengajuan lengkap.

”Semua syarat dan prosedur sudah saya lengkapi semua, termasuk dokumen Amdal dari Unhas, tetapi sampai saat ini, ijin Operasi tak kunjung terbit. Saya bertanya ke provinsi mereka bilang ada di Kabupaten, pokoknya mereka saling melempar tanggung jawab,” tutur Ashari Latif alias Brekele, Minggu ( 11/3/2018).

Surat Persetujuan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Kepada CV. Rafli.

Ia menuturkan, sebaiknya Gubernur Sulbar atau dinas terkait harus memberi jawaban yang jelas atas keterlambatan IUP OP tersebut. Masalahnya dimana, karena semua syarat dan prosedur sudah kami ikuti.

“Saya heran, antara provinsi dan Pemkab Mamuju Tengah (Mateng) saling melempar tanggung jawab,” ucapnya dengan nada kesal.

“Saya juga sudah mengirimkan surat ke Gubernur Sulbar pada Januari 2018 terkait persoalan ini. Namun lagi-lagi surat saya belum ada jawaban, ada apa ? sambungnya.

Masih Ashari, dirinya juga mempertanyakan kebijakan pihak Pemkab Mateng yang menerbitkan rekomendasi pengusulan Izin ke pihak lain dengan titik kordinat lokasi izin yang sama.

“Ini juga saya pertanyakan kenapa pihak Pemkab Mateng, menerbitkan rekomendasi ke pihak lain dengan titik kordinat yang sama dengan izin eksplorasi saya,” terangnya.

“Bila IUP OP tak dikeluarkan, dampaknya akan sangat besar. Masyarakat yang menggantungkan hidupnya di penambangan tersebut akan kehilangan mata pencarian, disisi lain, pembangunan akan terhambat,” pungkasnya.

Bila persoalan ini masih berlarut-larut, Ashari secara tegas akan menyurat ke Presiden melalui Kementerian ESDM RI.

“Jika tidak ada perhatian dan jawaban dari Gubernur Sulbar dan dinas terkait, saya akan menyurat ke Presiden melalui kementerian ESDM RI,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Dinas DPMSTP Sulbar Amir Maricar dihubungi via handphone berdalih, bahwa tidak terbitnya IUP CV Rafli, terkendala di Kabupaten dan menunggu rekomendasi dari Dinas ESDM.

“Masalahnya ada di Kabupaten, saya sudah sampaikan ke pihak Dinas Kabupaten Mateng untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita juga menunggu rekomendasi dari Dinas ESDM, nanti saya kordinasikan kembali,” pungkasnya.

Perlu diketahui, CV. Rafli, perusahaan pemilik Izin Ekpslorasi Tambang Galian C berdasarkan izin yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Sistim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMSPT) dengan SK Gubernur Sulbar, Nomor .096/76/IUP.PTSP.A/VIII/2017, dengan luas 24.4 HA. beralamat di Dusun Durikumba Desa Karossa, Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah.

(toni)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *